NABIRE – Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) II dalam rangka penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI pada Kamis (02/07/2026) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unsur masyarakat.

Kepala DLHKP Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, dalam sambutannya menegaskan bahwa RPPLH merupakan dokumen krusial yang berfungsi sebagai induk perencanaan lingkungan di wilayah tersebut. 

“Dokumen ini dimiliki oleh setiap provinsi dan sebenarnya, kalau dicermati, ini merupakan base ataupun induk dari rencana pengolahan lingkungan hidup di salah satu wilayah di Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sehingga, dari dokumen inilah yang nanti akan menjadi rujukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan,” ujarnya.

Yan Richard menjelaskan, FGD ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. “Dalam izin melaporkan bahwa hari ini kita berharap bisa hadir selain masyarakat, terus rekan-rekan dari OPD yang akan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk masyarakat yang memanfaatkan ruang ataupun lingkungan yang ada, sehingga bisa memberikan masukan,” tambahnya.

Ia mengulas kembali bahwa pada FGD tahap pertama tanggal 16 April lalu, tim ahli dari ITB telah memetakan berbagai isu lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah. Melalui pertemuan kedua ini, diharapkan langkah-langkah mitigasi dapat dirumuskan lebih konkret agar pembangunan yang dilakukan tetap selaras dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

“Sehingga kita berharap dengan mengenal ataupun ada isu-isu yang ada menyangkut kegiatan pengolahan lingkungan hidup, kita juga bisa menetapkan kegiatan-kegiatan mitigasi ataupun apa langkah-langkah yang harus diambil. Sehingga salah satu ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan itu tetap kita bisa upaya untuk menjaga keseimbangan, menjaga ataupun proses perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup itu bisa tetap tercapai,” jelas Yan Richard.

Terkait teknis pelaksanaan, Yan Richard menerangkan FGD dilakukan melalui metode hibrida, yakni daring dan luring. Agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktorat PSDHB Kementerian Lingkungan Hidup serta Dr. Mendang Hernawan yang akan memberikan penyegaran mengenai hasil FGD sebelumnya, sebelum akhirnya para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi tematik.

Beberapa tema strategis yang dibahas dalam kelompok tersebut mencakup kegiatan perlindungan dan pemulihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam hingga penerapan dekarbonisasi dan ketahanan dampak iklim. Topik-topik ini dipilih mengingat kondisi iklim global yang kian dinamis dan pentingnya menyelaraskan pembangunan daerah dengan kelestarian alam.

Menutup arahannya, Yan Richard berharap FGD ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang nyata bagi Provinsi Papua Tengah dalam merancang strategi mitigasi lingkungan. “Kegiatan ini kita berharap juga akan menjadi bagian yang memberi kontribusi pikir untuk bisa bagaimana Provinsi Papua Tengah juga punya kegiatan-kegiatan mitigasi, hubungannya dengan keseimbangan lingkungan dalam hubungannya dengan semangat otonomi atau DOB untuk pembangunan,” tutupnya. (sam)