NABIRE - Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang berlangsung di Aula Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire, Papua Tengah beberapa hari lalu kian memanas dengan perdebatan antara Paslon 01 Marthinus Adii - Agus Suprayitno, S.Sos.,M.H. dan Mesak Magai, S.Sos.,M.Si - Burhanuddin Pawennari.

Pada debat tersebut, Paslon 01 Marthinus Adii hendak menanyakan bagaimana cara menyelesaikan K2 dan TPP pegawai yang ada di Kabupaten Nabire, berikut penjelasan Mesak Magai dalam menyelesaikan hal tersebut.

Mesak Magai mengatakan, masalah K2 ini tidak seperti tenaga honorer di tahun 2008 dan 2009, tahun 2012 dan 2013, masalah honorer ini sudah diatasinya di Kabupaten Nabire ketika menjawab wakil bupati.

Mesak menambahkan, kategori 1 dan kategori 2 itu sudah ditetapkan oleh presiden dalam Keppres, bahwa kelompok kategori 1 itu mereka yang sudah lolos verifikasi yang dilakukan oleh BPKP, BPK dan BKD provinsi, itu kategori 1, sehingga mereka tanpa tes lolos, untuk kategori 2 adalah, mereka yang tidak lolos hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPKP, BPK, BKN dan BKD provinsi itu kategori 2.

Sehingga, lanjutnya, wajib mereka ikut tes. "Itu saya jelaskan, kemudian kelompok kedua yang sekarang maksudnya adalah, itu tidak mendasari dengan keputusan presiden atau Menpan atau BKN, oleh sebab itu, kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tetapi dirubah juga menjadi UU nomor 20 tahun 2023," jelasnya.

"Kita bupati sebagai PPK, oleh karena itu ada kewenangan kebijakan yang kita harus intervensi karena selama penerimaan itu mulai 10 tahun hanya dominan 3 marga didirikan di sini, sehingga penerimaan yang kita lakukan pengangkatan kedua yang kita lakukan adalah mendominasi semua suku yang ada di Kabupaten Nabire," tutupnya.(joseph/rob)