NABIRE - Masyarakat pertanyakan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Nabire dalam penanganan konflik antar dua suku di Topo. Karena saat turun ke tengah masyarakat yang bertikai yang terlihat hanya bupati dan anggota Polres Nabire, tidak nampak kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Nabire. 

Tidak hanya anggota DPRD Nabire, tetapi di lapangan masyarakat juga pertanyakan kehadiran Kepala Distrik Uwapa yang sibuk menengahi masyarakat hanya Sekretaris Distrik (Sekdis) Uwapa. 

Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernest Tebay mempertanyakan kehadiran pimpinan ataupun anggota DPRD Nabire saat Bupati Nabire, Mesak Magai ke tengah kelompok masyarakat yang bertikai tidak nampak anggota DPRD Nabire yang nampak mendampingi anggota Polres Nabire.

Menurutnya saat peristiwa begini, ketika bupati turun ke tengah masyarakat semestinya didampingi oleh anggota dewan. Kalaupun pimpinan Dewan berhalangan minimal anggota lain bisa mendampingi bupati. 

Tetapi yang nampak dalam penanganan pertikaian dua suku di Topo yang turun ke lapangan hanya lembaga eksekutif dan yudikatif tanpa keterlibatan lembaga legislatif Kabupaten Nabire. 

Tebay menilai menghadapi pertikaian antar dua seperti ini semestinya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif bersama-sama menghadapi masyarakat adat yang bertikai. Tetapi yang terlihat dalam pertikaian di Topo yang aktif cuma eksekutif dan yudikatif, eksekutif tidak nampak.

Ketua Komisi A DPRD Dogiyai ini mengatakan anggota DPRD dari kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai dan kabupaten lainnya bisa turun membantu bersama eksekutif dan yudikatif dalam pertikaian di Topo bisa turun membantu penyelesaian konflik tersebut. Tetapi tidak terlibat karena lembaga DPRD Nabire sebagai tuan rumah tidak ada reaksi ke lapangan sehingga anggota DPRD dari kabupaten lain diam. (ans)