NABIRE - Ketika wartawan, Selasa (21/12) mencoba menelusuri adanya informasi terkait informasi soal penyewaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada para petani dan menjadi pertanyaan bagi sejumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, yang disinyalir hasil PAD sewa alat mesin pertanian tersebut diambil oleh Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian, akhirnya dijawab oleh para petani yang ada di wilayah Distrik Nabire Barat maupun yang ada di wilayah Distrik Wanggar. 

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Jaya Mukti, Sukamto mengatakan, sejak tahun 2017, dirinya dan para petani dan kelompok tani yang ada di SP 1 ini sangat-sangat berterima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Karena melalui program-program yang diusulkan para petani melalui Bidang PSP Dinas Pertanian sampai sejauh ini sudah banyak yang terealisasi.  Dan diharapkan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. 

“Peran Bidang PSP ini sangat membantu petani disini (Distrik Nabire Barat dan Wanggar) tadinya yang panen kalau dikerjakan dengan manual itu biayanya bisa mencapai lima juta per hektar, tapi dengan adanya bantuan mesin combain dari pemerintah pusat melalui Bidang PSP Dinas Pertanian ini, biayanya bisa ditekan sampai tiga juta rupiah dengan hasil panennya normal,” imbuhya. 

Salah satu operator mesin combain, Wagimin mengatakan, sebagai operator untuk kendalanya sangat banyak, apalagi kalau pas panen musim hujan. Kalau kita paksakan Alsintannya pada saat musim hujan itu resikonya sangat besar. 

“Contohnya transmisi alat mesin combain ini harganya mahal, bisa mencapai tiga puluh dua juta dan itu rawan rusak. Kesulitan kami, yaitu spare part mesin combain harus kita datangkan dari Jawa, karena di Nabire tidak ada. Sehingga, kalau kita hitung-hitung dengan hasilnya itu tidak sebanding, makanya kami tidak bisa memenuhi regulasi terkait sewa Alsintan ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, memang sebelumnya ada regulasi yang mengatur terkait PAD sesuai Perda. Dalam arti dulu di tahun 2016 ada sejumlah alat pertanian yang disewakan kepada para petani.  Tetapi Alsintan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, karena rusak. 

“Sejak tahun 2018 kami itu tidak bisa memenuhi PAD itu, banyak alat kami yang rusak dan biayanya mahal. Belum lagi hasil panen para petani yang justru berbanding terbalik, dalam arti lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan petani. Sehingga, selama ini sejak tahun 2018 itu kami merasa terbantu oleh Bidang PSP Dinas Pertanian. Malah para petani itu masih dikasih bantuan juga, padahal petani tidak bisa memenuhi PAD tadi, karena alat tersebut rusak dan tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Kelompok Tani Bahagia, Sulisno. Menurutnya, sebagai petani sangat berterima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, khususnya Bidang PSP yang selama ini cukup banyak membantu para petani yang ada di daerah Distrik Wanggar maupun Nabire Barat. 

“Sejak tahun 2016 sampai sampai saat ini terkait alat mesin pertanian, saya terus terang secara pribadi tidak pernah menyetor hasil PAD penyewaan alat pertanian kepada PSP Dinas Pertanian. Bantuan berupa Alsintan dari pemerintah pusat kepada para petani pada tahun 2016 waktu itu kita baru berjalan lima hektar, transmisi dari mesin combain itu jebol, dan alatnyapun harus dipesan dari Jawa, makanya kami tidak menyetor PAD itu,” katanya.

Kata Sulisno, walaupun ada uang kas dari Kelompok Tani (Poktan red), itu disimpan untuk operasional pembelian alat-alat atau spare parts dari mesin combain. Karena uang kasnya juga sedikit, sekitar 3.000.000 rupiah. Oleh karena itu, sejak adanya program bantuan pemerintah pusat, melalui Dirjen PSP Kementan RI tahun 2018 itu sangat membantu para petani yang ada. Dan selama ini pengelolaan bantuan berupa dana, baik pembangunan irigasi dan Jalan Usaha Tani itu dikirim langsung ke rekening Kelompok Tani (Poktan) dan dikelola dalam bentuk swakelola masyarakat dan petani yang ada di desa. 

“Kami justru berterima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, khususnya Bidang PSP yang selama ini sudah cukup banyak membantu kami para petani. Dan kami berharap kedepan, kepada pemerintah pusat maupun daerah, agar program–program untuk kesejahteraan petani itu lebih ditingkatkan lagi,” harapnya. (cad)