DOGIYAI - Tak seperti biasanya, kali ini Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Murembangda) di Aula Kingmi Didikotu, Dogiyai Papua, Senin (12/4/21), menyoroti 3 persoalan. 

Bupati Dumupa menyoroti budaya kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berulang terjadi dalam penyusunan program kerja pada tiap OPD.

  sehingga persoalan urgen yang mestinya dapat diselesaikan oleh pemda tidak terinklud masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tak hanya itu, Bupati Dumupa menyoroti hak ulayat sejumlah bangunan perkantoran yang hingga kini masih berbuntut panjang lantaran pemalangan berulang terjadi.

Bupati Dumupa mengingatkan, dalam penyusunan program kerja tidak boleh hanya copy paste atau mengulangi kegiatan yang sama dengan kegiatan yang sudah laksanakan di tahun-tahun yang silam.

“Kalau perencanaan berkelanjutan bisa diprogramkan.

Tidak boleh juga mengadopsi program dari daerah lain,” tegas Dumupa.

Bupati Dumupa meminta kepada tiap OPD untuk dalam menyusun perencanaan program kerja harus sesuai ketersediaan kekuatan anggarannya.

“Jangan merencanakan program yang nantinya merugikan kas daerah,” tandas Odiyai Pay sapaan akrabnya.

Bupati Dumupa meminta kepada sejumlah OPD terkait untuk memberikan bimbingan berupa nasehat kepada pemilik hak ulayat agar tidak melakukan pemalangan.

Hal itu diingatkan lantaran hingga kini sejumlah kantor sementara sedang dipalang pemilik hak ulayat.

“Soal aset yaitu perkantoran yang sementara dipalang oleh pemilik tanah.

Terkait ini saya memberikan tugas kepada beberapa kepala OPD agar segera memberikan nasehat kepada pemiliknya agar tidak terjadi pemalangan lagi,” pungkasnya. (eby)