NABIRE - Anggota Komisi II DPR RI Dapil Papua Tengah, Komarudin Watubun, S.H., M.H., menyoroti pentingnya validitas data dalam penyaluran berbagai program bantuan dari pemerintah. Saat diwawancarai awak media di Balai Kampung Wanggar Sari, Rabu (22/7/2026), ia mengungkapkan masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidaksesuaian data yang masuk dengan kuota yang diajukan.

“10.000 beasiswa, tapi ternyata data masuk setelah diverifikasi cuma 2.000 lebih ke 3.000an yang lolos,” ujar Komarudin. Ia menjelaskan bahwa mitigasi melalui sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sangat krusial agar setiap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan terakses dengan baik.

Komarudin menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga lain harus mengintegrasikan data mereka dengan data resmi di Dukcapil. “Jadi, menteri kementerian lain punya data tapi harus masuk ke data resmi. Mereka ini negara kan tugaskannya di Dukcapil. Nanti di situ terakses kalau datanya tidak valid, di sini dia tolak,” tegasnya.

Permasalahan serupa tidak hanya terjadi pada sektor pendidikan, melainkan juga pada program bantuan perumahan rakyat. “Perumahan juga saya minta 10.000, tidak sesuai. Iya, 10.000 saya minta, kasih saya 10.000,” ungkapnya. 

Dari pengajuan tersebut, hanya sekitar 25 persen yang dinyatakan lolos verifikasi, sementara pemerintah akan terus melakukan pembaruan data secara berkala.

Ia menambahkan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan yang valid seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukan hanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga esensial bagi keperluan administrasi pribadi sehari-hari. 

“Sekarang kau pergi mau berangkat beli tiket, tidak punya KTP ya, enggak bisa beli tiket. Iya. Kau punya tanah, mau bikin sertifikat, harus punya data. Kalau tidak punya data, enggak bisa. Untuk Bansos juga harus punya data,” jelas Komarudin.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat di Papua Tengah agar bersikap proaktif dalam mengurus administrasi kependudukan. “Saya himbau kepada masyarakat untuk proaktif karena KTP itu sekarang kan tidak bayar kan? Waktu kita dulu urus mesti bayar, sekarang kan gratis,” tuturnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komarudin juga telah berkoordinasi dengan Bupati Nabire untuk menggerakkan struktur pemerintahan hingga tingkat terbawah. “Saya juga bilang Bupati Nabire juga supaya nanti mungkin lewat struktur pemerintahan ke bawah, RT, RW, camat, apa, harus digerakkan supaya rakyat semua harus terdata dengan baik,” pungkasnya. (sam)