JAKARTA — Jarak ribuan kilometer yang memisahkan Kabupaten Puncak di Papua Tengah dengan ibu kota negara bukan sekadar perjalanan geografis. Di balik langkah rombongan Pemerintah Kabupaten Puncak menuju Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, tersimpan harapan besar: mengembalikan ruang belajar yang hilang dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah pegunungan Papua.

Di sejumlah distrik seperti Sinak, Beoga, Kemburu hingga Ilaga, bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak menuntut ilmu justru menjadi saksi bisu konflik sosial yang melanda beberapa waktu lalu. Sebagian ruang kelas hangus terbakar, meninggalkan bangunan yang rusak dan cita-cita yang seolah ikut terkubur di balik puing-puing.

Namun bagi Pemerintah Kabupaten Puncak, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena konflik.

Semangat itulah yang membawa Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRK Puncak melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta, Selasa (1/7/2026). Turut mendampingi Anggota DPRK Puncak Komisi C Bidang Pendidikan Naomi E. Wafom, Kepala Dinas Pendidikan Isak Wakerkwa, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.

Mereka datang bukan sekadar membawa proposal pembangunan, tetapi membawa suara ribuan anak Puncak yang mendambakan kembali duduk di bangku sekolah dengan aman dan layak.

Audiensi yang berlangsung di Gedung E Kemendikdasmen itu diterima langsung oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Dr. Maulani Mega Hapsari.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyampaikan bahwa revitalisasi dan digitalisasi pendidikan nasional menjadi salah satu program prioritas yang tengah dijalankan secara nasional.

Untuk Kabupaten Puncak sendiri, pemerintah telah menyiapkan revitalisasi bagi satu SMP dan satu SMA. Namun, menurut Maulani, kebutuhan nyata di lapangan tampaknya jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang telah direncanakan.

"Kemungkinan kebutuhan revitalisasi dan digitalisasi di Kabupaten Puncak lebih dari dua sekolah. Silakan dilakukan pendataan kembali agar kami memiliki data yang valid sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada sekolah yang membutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, data yang akurat menjadi syarat utama agar pembangunan benar-benar tepat sasaran. Sekolah yang direvitalisasi harus memiliki peserta didik aktif dan benar-benar mengalami kerusakan infrastruktur sehingga manfaat anggaran negara dapat dirasakan secara maksimal.

Bagi Wakil Bupati Naftali Akawal, persoalan pendidikan di Kabupaten Puncak bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan tentang mengembalikan hak dasar anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

Dengan 25 distrik yang tersebar di wilayah pegunungan, tantangan pendidikan di Kabupaten Puncak memang tidak ringan. Selain persoalan geografis, konflik sosial beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah sekolah mengalami kerusakan bahkan dibakar.

"Ada beberapa distrik yang sekolahnya sudah dibakar akibat konflik sosial. Di Sinak, Beoga, Kemburu, dan beberapa tempat lainnya, masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian. Kami datang memohon agar kementerian membantu membangun kembali sekolah-sekolah tersebut," kata Naftali.

Harapan serupa juga disampaikan Anggota DPRK Puncak Naomi E. Wafom.

Menurutnya, pembangunan pendidikan harus melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi agar pembangunan berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari warga.

Ia menilai pendekatan pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat akan menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan sekaligus menjaga keberlanjutannya.

Naomi juga menegaskan bahwa pendidikan kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal. Karena itu, pemerintah daerah terus aktif menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian untuk memperoleh dukungan pembangunan sektor pendidikan.

Baginya, revitalisasi sekolah bukan hanya membangun gedung baru, tetapi membangun kembali harapan generasi muda Kabupaten Puncak.

Di tengah tantangan keamanan, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, Pemerintah Kabupaten Puncak memilih untuk terus mengetuk pintu pemerintah pusat daripada menyerah pada keadaan.

Sebab mereka percaya, setiap ruang kelas yang kembali berdiri akan menjadi tempat lahirnya mimpi-mimpi baru. Setiap sekolah yang dibangun kembali akan menjadi simbol bahwa masa depan tidak boleh ikut terbakar bersama bangunan yang pernah musnah.

Perjalanan dari Puncak menuju Jakarta akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda pemerintahan. Ia menjadi perjalanan membawa harapan ribuan anak Papua agar suatu hari nanti mereka dapat belajar dengan tenang, mengakses pendidikan yang setara, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai cita-cita, sebagaimana anak-anak Indonesia di berbagai daerah lainnya. (cad)