Danlanal Buka Refleksi Sejarah Papua, Suku Moor Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan dan NKRI
Kegiatan yang mengusung tema ‘Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua Meneguhkan Komitmen Suku Moor untuk Persatuan Papua Tengah’ tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur TNI, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi serta masyarakat Suku Moor.

NABIRE - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nabire, Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, S.T., M.Tr.Opsla., mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persaudaraan, menanamkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga perdamaian di Tanah Papua.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Refleksi Bersama Mengenai Sejarah Papua yang diselenggarakan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kepala Suku Besar Kepulauan Moor di Aula LPP RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan yang mengusung tema ‘Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua Meneguhkan Komitmen Suku Moor untuk Persatuan Papua Tengah’ tersebut dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur TNI, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi serta masyarakat Suku Moor.
Dalam sambutannya, Danlanal Nabire menegaskan refleksi sejarah Papua menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman sejarah, meningkatkan kesadaran kebangsaan serta menumbuhkan semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah.
Ia juga mengapresiasi inisiatif masyarakat adat Suku Moor yang menggelar kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap penguatan kerukunan dan pemeliharaan perdamaian di Tanah Papua.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati, menjaga toleransi dan mengedepankan gotong royong.
Danlanal juga mengingatkan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, agama dan latar belakang sosial merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama.
Karena itu, setiap perbedaan perlu disikapi secara bijaksana melalui dialog dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat maupun stabilitas keamanan wilayah.
“Menjaga Tanah Papua berarti menjaga persaudaraan, melestarikan budaya, menghormati hak masyarakat adat serta menciptakan keamanan bagi seluruh warga. Tanggung jawab ini memerlukan kerja sama seluruh pihak,” demikian penekanan Danlanal Nabire dalam sambutannya.
Dalam forum tersebut, Kepala Suku Besar Moor, Donatus Sembor, menekankan pentingnya memahami sejarah Papua secara objektif dan proporsional, sekaligus menjadikan Pancasila sebagai fondasi pemersatu masyarakat yang majemuk.
Ia menjelaskan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi landasan ideologis, pedoman moral dan instrumen pemersatu dalam kehidupan masyarakat multikultural.
Menurut Donatus, nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga keadilan sosial, harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.
Ia turut menyoroti peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dan dinamika politik nasional, termasuk peristiwa G30S/PKI, sebagai momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi sejarah secara objektif.
Dalam konteks sejarah Papua, Donatus mengingatkan proses integrasi dan perkembangan wilayah tersebut tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang politik atau administratif.
Menurutnya, kajian sejarah perlu mempertimbangkan dinamika politik internasional, kebijakan nasional, peran tokoh-tokoh nasional seperti Frans Kaisiepo serta keterlibatan tokoh-tokoh lokal dalam perjalanan sejarah Papua.
Ia juga menyoroti pentingnya kesaksian pelaku sejarah lokal, termasuk Yusuf Senang dari Suku Moor dan Yulius Sembor, serta tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun.
Namun, kesaksian dan ingatan kolektif masyarakat tersebut, lanjutnya, perlu didokumentasikan melalui penulisan sejarah dengan metodologi ilmiah. Proses tersebut harus disertai pengujian dan verifikasi terhadap kesaksian lisan, data linguistik, serta arsip dan dokumen resmi.
“Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire memegang peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan penghormatan terhadap identitas kultural lokal,” demikian inti pandangan Donatus dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat Papua perlu dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi sejarah yang rasional dan teruji, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan sosial yang damai, adil, dan inklusif.
Kegiatan tersebut juga diisi dialog interaktif bersama praktisi akademisi Johanis M. Ramandey, S.TP., M.Si., dan Kepala Suku Besar Moor, Donatus Sembor.
Dialog membahas refleksi sejarah Papua, penerapan nilai-nilai Pancasila, pentingnya musyawarah dalam menyikapi perbedaan serta peran keluarga, tokoh adat dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Pada kesempatan itu, Donatus Sembor membacakan pernyataan sikap masyarakat Suku Moor yang menegaskan komitmen untuk mendukung program pembangunan pemerintah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menolak penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut menegaskan peran masyarakat adat dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat persatuan dan menciptakan suasana damai di Papua Tengah.
Kehadiran Danlanal Nabire dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat serta memperkuat sinergi bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi dan berbagai elemen bangsa.
Melalui refleksi bersama ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila, menghargai sejarah dan budaya lokal, serta terus menjaga semangat persaudaraan dan komitmen terhadap perdamaian di Papua Tengah. (luk)
Bagikan artikel ini



