NABIRE - Menanggapi komentar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire pada edisi Papuapos Nabire Kamis (3/2/22), sesungguhnya hanya sebuah cerita yang belum terwujud.

Dimana pada komentar Kepala BPMK disebutkan “Sumber Dana ADD dan DD prioritaskan bagi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”yang tentunya harus diusulkan pada Musyawarah Rencana Program Kampung (RPK) masing-masing Kampung.

Komentar ini kembali ditanggapi Kepala Sekolah SMP N 1 Wapoga, Charles Saroy, S.Pd. Dirinya lebih khususkan bagi pendidikan. Dirinya menilai komentar tersebut sudah benar, namun belum disosialisasikan ke tingkat kampung.  

Sebab selaku mantan Kepala Sekolah SD Totoberi hingga saat ini menjabat Kepala Sekolah SMP N 1 Wapoga, sudah mendengar informasi ini semenjak masa jabatan Isaias Douw, S.Sos, MAP menjabat Bupati Nabire. Namun sampai saat ini selaku mantan Kepsek SD hingga saat ini menjabat Kepsek SMP N 1 Wapoga belum pernah dipanggil oleh kepala kampung di wilayah Distrik Wapoga untuk menerima dana kampung yang dikhususkan bagi pendidikan.

Sehingga diharapkan perlu adanya Peraturan Bupati (Perbub) yang sifatnya tegas soal dana kampung bagi dunia pendidikan. Agar tidak terkesan meruncing masalah di tingkat kampung antara pihak sekolah dan kepala kampung.

“Dalam komentar Kepala BPMK, telah ditulis dari dana kampung bagi pendidikan diharapkan ada orang pintar dari kampong.  Tetapi kalau tidak ada dukungan dana, mana mungkin guru akan kerja maksimal,” kata Kepsek SMP N 1 Wapoga, Charles Saroy, S.Pd kepada Papuapos Nabire, Kamis (3/2/22). 

Ditambahkan, di SMP N 1 Wapoga hingga saat ini sudah dibangun satu asrama. Dan para pelajarnya dikumpulkan dari lulusan SD–SD se-Distrik Wapoga sudah ada 12 orang.  Namun sampai saat ini pihaknya berusaha dengan kemampuan sendiri agar anak-anak bisa makan dan bertahan untuk sekolah.

Sehingga jika ada dana kampung yang dikhususkan bagi dunia pendidikan, sebaiknya diarahkan bagi anak-anak sekolah yang ada di asrama, agar kelak kita bisa lihat hasil orang pintar dari kampung.

“Dan jujur kami mau katakan, bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah Tertingga, Terluar dan Terpencil (3T) tidak ada sumber dana pendapatan lain. Yang hanya menjadi andalan kami hanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tuturnya.

Sementara semua dana lain yang bersifat pungutan yang sah dan legal dari orang tua murid berupa dana Komite dan SPP, satu persen pun tidak diminta. Karena pihaknya memahami kondisi ekonomi masyarakat di kampung.

Dan untuk asrama yang ada di SMP N 1 Wapoga, kata dia, dibangun dengan menggunakan dana BOS SD Totoberi dan dana BOS SMP N 1 Wapoga. Lanjutnya, sesungguhnya hal itu salah besar, tetapi semua dilakukan demi anak-anak 5 kampung se-Distrik Wapoga yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Wapoga.

“Sehingga besar harapan kami kepada Kepala BPMK Kabupaten Nabire agar memperjuangkan dana kampung bagi dunia pendidikan. Agar kelak kita sama-sama bisa lihat orang pintar dari kampung di masa-masa yang akan dating,” ujarnya.(des)