NABIRE - Kabupaten Nabire tampaknya masih menghadapi tantangan serius dalam hal penanggulangan bencana, khususnya kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire sampai saat ini belum memiliki mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) sendiri. Kondisi ini membuat penanganan insiden kebakaran di wilayah tersebut menjadi sangat terbatas dan mengundang sorotan publik.

Hal ini diungkapkan langsung Plt Kepala BPBD Nabire, Imanuel Monie, S.Pd., dalam sebuah wawancara dengan awak media di aula RRI pada Jumat (15/8/2025). 

Ia menjelaskan bahwa ketiadaan mobil Damkar ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Plt. Monie mengaku sudah menjabat selama hampir tiga tahun dan selama itu pula, kondisi tersebut belum berubah.

"Jangankan saya, sebelum saya, teman-teman di belakang saya ada berapa Plt pun, Pemda Nabire ini belum punya mobil pemadam," ungkap Monie.

Ia menambahkan, bahwa sejak awal masa jabatannya, dirinya sudah berupaya maksimal untuk mengusulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Usulan tersebut telah diajukan dalam sidang anggaran sebanyak dua kali. Sayangnya, hingga saat ini belum ada respons atau alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah daerah.

Upaya ini juga didukung oleh anggota DPRD Nabire periode sebelumnya. Mereka juga telah dua kali membantu mendorong usulan tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil. Hal ini menjadi bukti bahwa masalah ini sudah menjadi perhatian banyak pihak, namun belum menemukan solusi.

"Jadi memang kita Kabupaten Nabire ini, BPBD ini tidak ada mobil Damkar sampai hari ini. Makanya ketika ada kejadian kebakaran itu kita tidak bisa pernah turun," jelas Monie.

Ketiadaan mobil pemadam ini memaksa BPBD Nabire untuk bergantung pada pihak lain saat terjadi kebakaran. Selama ini, mereka seringkali dibantu oleh mobil Damkar milik Polres Nabire, yang juga terbatas jumlahnya. Setelah ada provinsi, bantuan juga datang dari tim penanggulangan bencana provinsi.

Meski begitu, Monie menegaskan bahwa mobil Damkar provinsi bukanlah aset milik BPBD Kabupaten Nabire. Hal ini membuat operasional dan respons menjadi kurang fleksibel. Idealnya, aset pemadam kebakaran harus dimiliki oleh Pemda dan dikelola oleh BPBD kabupaten agar penanganan bencana bisa lebih cepat dan efektif.

Pernyataan Monie ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Pengadaan mobil Damkar bukan hanya soal memenuhi inventaris, tetapi juga menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.

Mengingat wilayah Nabire yang cukup luas dan rawan bencana, ketersediaan alat pemadam kebakaran yang memadai adalah sebuah keharusan. BPBD Nabire dan masyarakat kini menantikan aksi nyata dari pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ini.(sam)