NABIRE – Dalam rangka menjalin kebersamaan di daerah ini, Bupati Mesak Magai, S.Sos, M.Si membuat gebrakan baru. Untuk pertama kalinya menggelar coffee morning dengan melibatkan Forkopimda, para pejabat di lingkungan Pemkab Nabire, para tokoh serta tamu undangan lainnya. Coffee morning yang digelar di Kantor Bupati Nabire, Rabu (23/3/22) ini membahas sejumlah persoalan yang ada di daerah ini. Yakni mulai dari soal pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), soal wilayah adat, pelayanan pemerintahan, Sitkamtibmas dan sejumlah persoalan lainnya.

Di awal kegiatan coffee morning, Bupati Mesak Magai mengatakan, akhir-akhir ini ada sejumlah opini yang sedang berkembang di Nabire, salah satunya masalah pemekaran Provinsi Papua Tengah. Terkait pemekaran DOB, kata Bupati Mesak Magai, saat ini kita bukan berjuang untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah. Kalau perjuangan, itu sejak jaman Bupati AP Youw sudah selesai. Tetapi ketika Jakarta mengamati kondisi Papua, terkait pemekaran DOB seperti yang sedang berkembang saat ini, merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil sikap, yakni Provinsi Papua harus dimekarkan menjadi 3 DOB, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Tengah. Dalam rangka pelayanan public, kesejahteraan masyarakat Papua.

“Untuk Papua Selatan tidak ada masalah sama sekali. Papua Pegunungan Tengah beberapa waktu lalu ada demo dalam rangka menolak DOB. Tapi saya bersyukur bahwa Nabire masih aman-aman saja,” ujar Bupati Mesak.

Kata dia, ada opini yang berkembang juga bahwa Bupati Nabire sedang berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Kata Bupati Mesak, dirinya tidak berjuang tapi itu kebijakan pemerintah pusat. “Kalau dikasih kita terima, tidak dikasih tidak mengapa karena kita ini warga negara Indonesia yang hidup di Nabire maka kita taat kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya. 

Dirinya juga menyapaikan, beberapa waktu lalu saat Ketua Komisi II DPR RI kunjungi Nabire, dirinya menyampaikan jika pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah pada akhirnya menjadi kenyataan, pihaknya akan terima. Namun jika kedua provinsi itu ditolak, maka pihaknya juga menolak karena ini satu kebijakan. 

“Beberapa waktu lalu kami diundang oleh Depdagri dalam hal ini Dirjen Otda, dan saya sampaikan hal yang sama. Kalau Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan dimekarkan maka Papua Tengah kami juga terima. Karena dari kepentingan dan kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua,” tuturnya. 

“Sekarang saya berjuang itu hanya untuk ibukota provinsi. Saya sedikit kasih gambaran kepada Komisi II DPR RI maupun ke Depdagri, historis pemerintahan ada 7 kabupaten itu sentralnya di Nabire dulu, itu yang saya ceritakan, entah pemerintah pusat mau terima atau tidak itu urusan mereka,” tambahnya.

Soal DOB itu hanya tunggu kebijakan dari pemerintah pusat.  Entah beribukota di Timika atau Nabire itu keputusan dari pemerintah pusat.


Saireri Atau Meepago


Sementara itu, terkait dengan adanya aspirasi dari 6 suku pesisir Nabire yang tidak ingin bergabung dengan Meepago tapi bergabung dengan wilayah adat Saireri, juga sempat dikomentari Bupati Mesak. Kata dia, ada bererapa kabupaten di Papua yang ini juga terletak antara wilayah pesisir dan pegunungan. Seperti misalnya Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga Mimika. 

“Terkait hal ini saya mau sampaikan kepada 6 suku di Nabire bahwa itu tergantung pada gaya kepemimpinan yang akan pimpin kota itu. Teman-teman wajar saja demo, tapi gaya pelayanan publik, gaya kepemimpinan untuk melayani warga setempat. Kita tahu Nabire ini kan terdiri dari 9 suku, yakni 6 suku pesisir dan 3 suku di wilayah atas,” ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikan, pada pemerintahan sebelumnya, anak asli Nabire tidak sampai 3 orang yang menjadi pejabat eselon II di daerah ini. Hari ini, tegas Bupati Meswak, ada 8 orang lebih orang asli pesisir menjadi pejabat. Jika dihitung termasuk gunung dan lereng dan di lembah, yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan eselon II mencapai 12 orang. 

“Bagi keterwakilan suku-suku lain juga kita libatkan, tetapi ini suku asli. Ketika kita bicara masalah otonomi khusus di Provinsi Papua, saya katakan bahwa itu sub otonomi khusus untuk Nabire kan itu saya punya. Maka saya hargai 9 suku yang ada di Nabire. Kalau untuk masa jabatan saya 2024 saya juga akan pulang akan turun, tetapi kesempatan ini siapapun akan duduk lagi. Kita akan hargai bahwa mereka yang suku asli 2024 kita tidak akan ganti, siapapun yang akan jadi bupati nantinya kita akan titip untuk menghargai orang asli Nabire,” pungkasnya. 

Pantauan Papuapos Nabire saat coffee morning, sejumlah persoalan lainnya juga sempat didiskusikan. Di awal pertemuan, baik Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., S.H maupun Dandim 1705 Nabire, Letkol Inf Anjuanda Pardosi, juga sempat menyampaikan kata sambutannya. 

Setelah penyampaian dari unsur Forkopimda, coffee morning dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan perwakilan dari peserta pertemuan.

Turut hadir pada coffee morning kali ini, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., S.H, Dandim 1705 Nabire, Letkol Inf Anjuanda Pardosi, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal, SH. MH, Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Rudy Seryawan, SH, perwakilan DPRD Nabire, sejumlah komandan kesatuan TNI/Polri yang ada di Nabire, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para kepala suku, dan sejumlah tamu undangan lainnya. (ros)