NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun periode November 2026 bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Nabire. Acara penyerahan ini berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan apel gabungan ASN awal bulan di halaman Kantor Pemda Nabire, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat eselon dua dan empat, para ASN Pemkab Nabire, serta pimpinan PT Taspen Kabupaten Nabire. Suasana apel gabungan berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur atas kesehatan serta kelancaran tugas aparat pelayan masyarakat.

Pada periode November 2026 ini, terdapat sebanyak 43 ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat. Rincian penerima terdiri dari Golongan II sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 27 orang, serta Golongan IV sebanyak 10 orang. Selain itu, sebanyak 15 ASN menyerahkan masa baktinya dan menerima SK Pensiun.

Dalam sambutannya, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menyampaikan rasa haru dan apresiasinya kepada para purnatugas. Ia menuturkan, salah satu penerima SK kenaikan pangkat pada kesempatan tersebut merupakan mantan gurunya sewaktu mengenyam pendidikan di SMA YPK.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pegawai yang menerima SK pensiun atas pengabdiannya,” ujar Bupati Mesak Magai dalam amanatnya.

Bupati juga mengapresiasi kehadiran PT Taspen yang kini mendampingi langsung penyerahan SK pensiun di Kabupaten Nabire. Sejak berdirinya Provinsi Papua Tengah, pengurusan administrasi pensiun bagi ASN tidak perlu lagi dilakukan di Jayapura seperti sebelumnya, melainkan sudah diproses langsung di Nabire.

Terkait kenaikan pangkat, Pemkab Nabire telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempermudah proses administrasi. Pemerintah daerah berencana menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi operator di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengurusan kenaikan pangkat tidak hanya bertumpu pada satu pintu di BKD/BKPSDM.

Langkah percepatan dan pembenahan administrasi kepegawaian ini dinilai sangat krusial. Bupati mengungkapkan, manajemen talenta untuk penempatan jabatan selama ini mengalami kendala karena minimnya jumlah ASN dengan Golongan IV di Kabupaten Nabire.

“Banyak pegawai, khususnya Orang Asli Papua (OAP), yang merasa cukup dengan status ASN sehingga tidak mengurus kenaikan pangkat. Saya menemukan ada yang pensiun di Golongan 2C padahal sudah puluhan tahun mengabdi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Nabire juga mendorong agar ASN Golongan II dan III, baik tamatan SMA maupun jenjang lainnya, difungsionalkan. Cara ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kenaikan pangkat seluruh pegawai.

Pengembangan kualitas dan jenjang karier ASN dipandang vital mengingat Nabire kini berstatus sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kesempatan terbuka lebar bagi para ASN daerah untuk menduduki posisi strategis di tingkat provinsi.

Upaya efisiensi administrasi kepegawaian ini sejalan dengan salah satu misi utama pembangunan Kabupaten Nabire, yaitu penataan reformasi birokrasi. Saat ini, Pemkab Nabire mengelola lebih dari 6.000 pegawai yang dituntut untuk bekerja secara maksimal.

Sebagai bagian dari Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire bersama Kabupaten Mimika diharapkan mampu menjadi contoh dan teladan bagi enam kabupaten lainnya di wilayah Papua Tengah, terutama dalam hal kualitas pelayanan publik.

Selain mendorong profesionalisme karier, Bupati Nabire memberikan teguran keras kepada ASN yang kerap mengabaikan tugas demi bermain media sosial saat jam kerja. Ia menegaskan akan menindak tegas pegawai yang bertindak demikian demi menjaga kualitas pelayanan publik.

“Saya lihat ada banyak ASN yang biasa di tempat kerja bermain TikTok terus. Itu akan saya pindahkan ke daerah yang dia tidak bisa bermain TikTok,” tegas Bupati.

Secara khusus, bupati menyoroti pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kerap mendapat kritikan masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran pegawai hingga pimpinan instansi fokus pada peningkatan kinerja dan integritas pelayanan kepada masyarakat. (sam)