NABIRE - Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP meminta kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura untuk menambah dan membuka Program Studi (Prodi) Gizi di Kabupaten Nabire. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire saat memberikan sambutan pada acara Wisuda Diploma III Keperawatan dan Kebidanan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan D – III Keperawatan dan Kebidanan Nabire tahun akademik 2017/2018, Kamis (23/8), bertempat di aula Bethesda Nabire. Kata bupati, penambahan atau pembukaan Prodi baru, yakni bidang gizi kedepannya, sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya di wilayah Meepago dan Nabire. Pasalnya, ahli gizi atau juga tenaga-tenaga medis bidang gizi di wilayah Nabire sangat minim, padahal bidang gizi ini merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Nabire untuk masyarakat Nabire. “Saya mohon dan saya minta kepada Politekes Kemenkes Jayapura untuk tambah satu jurusan lagi di Nabire, yaitu jurusan gizi. Kenapa saya minta, karena gizi ini salah satu permasalahan di Papua pada umumnya dan Nabire khususnya, karena hanya gara-gara makanan atau pola makan, akhirnya masyarakat saya habis. Disamping itu juga kita juga mengalami kekurangan tenaga gizi di wilayah Meepago ini, kalau bisa ya saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua kalau bisa tambah satu jurusan lagi,” ujarnya. Dirinya selaku pimpinan daerah, hanya menginginkan warga masyarakat Nabire khususnya dan wilayah Meepago umumnya bisa betul-betul mendapatkan pelayanan gizi yang baik. Disamping itu, pelayanan rumah sakit juga harus ditingkatkan dan RSUD Nabire akan naik status menjadi RS tipe B. Dan saat ini, perjuangan akreditasi rumah sakit menjadi tipe B juga sedang dilakukan oleh Direktur dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. “Saya terima kasih kepada Gubernur Papua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang juga mendukung program Pemerintah Kabupaten Nabire, dan di wilayah tengah Papua harus ada rumah sakit yang layak. Karena Nabire ini sentral baik darat laut dan udara, kami meminta pemerintah provinsi juga harus ikut mendukung dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (cad)