NABIRE - Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya Selasa (30/06/2020) pukul 11.00 WIT, bertempat di Gedung Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Pimpinan DPRD Kabupaten Nabire periode 2019-2024 diresmikan oleh Ketua Pengadilan Negeri nabire, Ernest Jannes Ulaen, SH.,MH. 

Prosesi pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Nabire periode 2019-2024 yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire juga disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw, S.Sos.,MAP dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Amirullah Hasyim, S.IP.,MM.  Turut hadir, Forkopimda Kabupaten Nabire, Plt. Sekda Kabupaten Nabire Daniel Maipon, SSTP, Ketua Tim PKK Kabupaten Nabire, Yufinia Mote Douw, S.Si.T, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pimpinan Partai Politik (Parpol) yang ada di wilayah Kabupaten Nabire.

Pimpinan DPRD Kabupaten Nabire periode 2019- 2024 definitif yang diambil sumpah dan janjinya, yakni Akulian Douw dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjabat sebagai Ketua, Evan Robert Ibo dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Wakil Ketua I dan H. Mohammad Iskandar, SP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjabat sebagai Wakil Ketua II. 

Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, dalam sambutannya mengatakan dalam konteks otonomi daerah dewasa ini, eksistenti dan kinerja DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan.

Selain merupakan representase rakyat daerah juga merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Kata bupati, dengan kedudukan DPRD yang juga merupakan penyelenggara pemerintah daerah, tentu saja diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang diberikan atau digariskan oleh peraturan perundang-undangan. 

Menurutnya, keberadaan pimpinan DPRD menjadi penting dan strategis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyambut baik atas telah terbentukanya pimpinan devinitif DPRD Kabupaten Nabire, karena dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah, pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi. 

“Semua prinsip dasar dalam hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD mulai dari kebijakan mengenai uang, orang, barang dan tata ruang harus dibicarakan antara kepala daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar bupati. 

“Saya meyakini, bahwa tugas menjadi jembatan penghubung tersebut tidak sulit bagi bapak-bapak pimpinan DPRD, karena antara pemerintah daerah dan DPRD sesungguhnya memiliki visi yang satu dan sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nabire,” tambahnya.(cad)