NABIRE - Bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Nabire, pada Senin (10/2/25) sekitar pukul 15.30 WIT, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, didampingi Sekda Kabupaten Nabire, Pieter Erari, SE.,M.Si dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, menyerahkan DPA dan SK UP secara simbolis kepada empat SKPD yang terbaik laporan keuangan kegiatan tahun 2024, diantaranya, Dinas Ketahanan Pangan, Distrik Menou, BPKAD dan Sekretariat Daerah.

Di kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan, pada saat ini ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbaik. Hasil pelaporan itu sekitar 8 OPD, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, Distrik Menou, BPKAD, Setda, Distrik Uwapa, Distrik Siriwo, Distrik Yaur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nabire.

Kedelapan OPD ini, pelaporan bagus atas usaha pelaporan terbaik. Oleh sebab itu, bapak/ibu sekalian diharap untuk bisa menyesuaikan. “Selalu saya katakana, kalau kita lihat dari pada pagu anggaran yang kita terima ini kecil, tetapi kalau kita acuh tak acuh atau kepala OPD tidak kontrol terhadap semua pelaporan di bendahara ini juga masih tidak berjalan,” katanya.

Dan soal keuangan ini akan dipantau oleh departemen keuangan dan ternyata perjalanan dinas disuruh lebih banyak, kemudian Bintek dan sebagainya, juga tinggi sekali makan minum, sehingga di dalam penyesuaian anggaran itu justru pemotongan lebih besar di perjalannan dinas, makan minum dan ATK sebagainya. “Tahun 2023 kita sudah belanja komputer dan laktop, mengapa tahun 2024 dialokasikan lagi, seperti-seperti begini ini yang di dalam sistem pengalokasian anggaran kita ada pemotongan,” katanya.

Sehingga sekitar 128 lebih miliar untuk Kabupaten Nabire terpotongan, provinsi tidak diketahui berapa, kabupaten lain berapa, karena pemotongan ini dari Sabang sampai Merauke dipotong sekitar 50 triliun lebih dipotong oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sekarang kembali maksimal kerja untuk masalah potensi yang kita bisa kelola OPD-OPD terkait yang kita bisa menghasilkan PAD, dinas perikanan, dinas pariwisata, Dispenda, perhubungan, peternakan dan sebagainya.

“Saya kadang pikir begini, dari pada pemangkas atau pemotongan anggaran seperti begini terjadi, kemudian pegawai kita lebih besar lagi, di sini untuk Papua Tengah pegawai lebih baik kita juga lakukan perampingan OPD dengan digabungkan saja, supaya pemborosan anggaran dikurangi, karena di dalam APBD kita apalagi, kita hitung TPP bagi pegawai negeri 600.000 pegawai itu beratnya minta ampun oleh sebab itu, saya tekankan kembali masalah pelaporan dan proaktif terhadap pelaporan yang kami sampaikan itu,” katanya.

Hal ini dikarenakan sistem penggaran tidak seperti sebelumnya, dan ada sumber anggaran belum trasfer ke kabupaten sampai saat ini. Oleh sebab itu, Mesak tekankan kembali untuk masalah pelaporan UP silahkan jalan, tetapi setelah OPD-OPD yang belum melaksanakan atau belum tertib dipertanggungjawabkan dulu.

“Saya percaya bahwa kita akan kerja maksimal dan kepada kepala dinas pendidkan, pelayanan pendidikan guru jalan atau belum, pelayanan kesehatan tenaga medis jalan atau belum di wilayah kerja masing-masing. Kekurangan perumahan laporkan, sehingga kita bisa tahu ada banyak sekolah-sekolah tertentu yang ada penumpukkan guru, sehingga ada daerah lain itu kosong guru, ini tolong diperhatikan,” harapnya.

Mesak Magai mengaku akan proaktif ke semua distrik. “Tetap saya akan keliling terus untuk melihat keadaan pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi serta tiga hal ini penting dan program kerja saya untuk kedepan,” pungkasnya.(modes)