NABIRE – Atas nama Pemerintah Kabupaten Nabire, Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos.,M.Si, didamping Plh. Sekda, Ir. M. Thaib Syafiuddin dan Kepala BPKAD Nabire Slamet, SE.,M.Si, serta perwakilan Direktur Operasioanal Bank Papua, Kamis (12/19) siang kemarin melaunching tahapan hingga proses Aplikasi Cash Manajemen Sistem (CMS) atau transaksi non tunai Kas Daerah (Kasda) online di lingkungan Pemkab Nabire.Terhitung sejak dilaksanakan peluncuran aplikasi tersebut, semua transaksi keuangan pada Kasda Pemkab Nabire direalisasikan setiap waktu alias real time online. Hal tersebut tidak terlepas adanya kerjasama yang baik Bank Papua dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nabire, Slamet dalam laporannya mengatakan, CMS Kasda merupakan salah satu aplikasi PT. Bank Papua guna mendukung Pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pencairan SP2D dari rekening Kasda ke rekening tujuan, yaitu OPD/pihak ketiga, yang dilakukan secara real time online. Dijelaskan, aplikasi CMS kas daerah online yang merupakan salah satu bentuk layanan transaksi non tunai khususnya bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam menindaklanjuti, pertama Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan kedua, surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Kabupaten/Kota.   Adapun manfaat dari dilaksanakannya CMS pada Kasda, tambah mantan Kabid Anggaran BPKAD Nabire ini, diantaranya pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu tanpa harus dikirim ke Bank Papua terlebih dahulu, mengurangi resiko pengembalian berkas/dokumen SP2D karena adanya kesalahan nomor rekening, nama bank tujuan maupun kepada pihak ketiga.Manfaat selanjutnya, pemerintah daerah dapat memantau kondisi keuangan posisi Kasda terbaru melalui rekening koran setiap saat, mempermudah Kasda dan bank dalam melakukan rekonsiliasi data atas pencairan SP2D ke rekening OPD/bendahara atau pihak ketiga lainnya, mempermudah Kasda dalam membuat laporan keuangan dan mempermudahkan administrasi bank dan unit Kasda yang dilakukan BUD dalam proses pencairan SP2D.Selain itu, imbuhnya, didalam aplikasi CMS Kasda online ini adalah sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah Kabupaten Nabire, dengan mengintegrasikan teknologi informasi, maka diharapkan layanan CMS Kasda ini dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan pemerintahan pada umumnya.“Selanjutnya kami selaku BUD mengharapkan kepada OPD dalam pengajuan SPP/SPM harus selalu dan selalu menyesuaikan nomor rekening dan nama yang sama dengan data dalam rekening koran tabungan atau giro Bank Papua,” pungkasnya.Seperti diutarakan Kepala BPKAD Nabire, mewakili Direktur Operasional Bank Papua, Isak Samuel Wopari, Ny. Olvie Ineke Kembuan selaku Pimpinan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Pusat Bank Papua mengatakan, aplikasi CMS Kasda ini layanan perbankan untuk mempermudah Pemkab Nabire dalam melakukan transaksi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait transaksi pencairan SP2D.Dan ini, lanjut Olvie, wujud komitmen Bank Papua sebagai agen pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder, termasuk Pemda Kabupaten Nabire selaku pemegang saham Bank Papua.“Kami informasikan juga, aplikasi CMS Kasda Online ini telah Bank Papua Implementasikan di beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di tanah Papua, yakni sebanyak 14 Pemda dari 44 kabupaten. Hari ini Kabupaten Nabire dan tahap persiapan implementasi aplikasi yang sama di 5 kabupaten lainnya,” terang Ineke.Sementara itu, Bupati Nabire sebelum melaunching aplikasi tersebut dengan ditandai pemukulan tifa dan pembukaan selubung ruang operator CMS dan Kasda di Kantor BPKAD Nabire menegaskan dan berharap dengan terintegrasinya teknologi informasi tersebut, diharapkan layanan CMS Kasda online dapat mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan.Lantaran, lanjut bupati, dengan terintegrasi sistem ini diharapkan agar tertib data administrasi lebih meningkat, mulai dari kevalidan data rekening penerima pada SP2D harus sesuai dengan yang terdapat pada Bank Papua. “Ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang kesesuaian data sesuai peruntukannya,” akhir bupati.(wan)