NABIRE - Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos., melantik Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Regional Pegunungan Tengah Bagian Barat (Meepago). Pelantikkan yang  dilaksanakan Senin (21/7) di Guest House Nabire kemarin dihadiri oleh Gubernur Papua yang diwakili Direktur Eksekutif UP2KP Provinsi Papua, Agus Raprap,S.KM.,M.Kes.   Tim UP2KP Regional Pegunungan Tengah Bagian Barat (Meepago) yang dilantik diketuai oleh Onesimus Boney, S.KM., M.Kes sekaligus akam memimpin UP2KP Wilayah Meepago 5 tahun kedepan yakni periode 2014-2019. Disamping Onesimus Boney yang dilantik sebagi ketua, dijajaran Pengurus juga Wakil Ketua I dr. Frans Sayori, Wakil Ketua II Silas Numobogra. Semenetara sebagai Sekretaris Drs. Urbanus Wihiawari, Wakil Sekretaris Bernadita Bunapa, S.KM., Bendahara, Maria Delima Tekege, dan Wakil Bendahara I, Ranto Sirait, S.Sos dan Wakil Sekretaris II, Valentina Wayar, SP., M.Si. Disamping Tim sebagai Pegurus Inti (harian), dilantik pula bidang-bidang, diantaranya Bidang Advokasi/Hukum yakni Edy Wabes,SH. Saat bertandang ke redaksi Papuapos Nabire, Ketua Terpilih UP2KP Regional Pegunungan Tengah Bagian Barat (Meepago) yang baru dilantik, Onesimus Boney, S.KM., M.Kes yang didampingi Bendahara I, Ranto Sirati, S.Sos, mengatakan, tugas inti dari Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua adalah mengawal pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua dan sebagai Pengurus dari Tim Wilayah Meepago tugasnya berarti mengawal pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Meepago. “Setelah dilantik kami akan bekerja, bekerja sama antar pengurus dan melakukan sinergi dengan pengambil keputusan diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas,” ungkapnya. “Kita akan bertugas untuk mengawal pelayanan kesehatan agar lebih maksimal. Kita akan bermitra dengan pengambil keputusan yakni Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas. Kita akan kawan permasalahan, hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan apa yang dalam pelayanan kesehatan untuk selanjutnya mencari solusi guna menyelesaikannya agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih baik dan maksimal,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim UP2KP Regional Meepago menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nabire, Isaias Douw karena berkomitmen terhadap pelayanan kesehatan. Bahkan Bupati Nabire menghimbau kepada Bupati-Bupati Wilayah Meepago (Dogiyai, Deiyai, Paniai, intan Jaya, Puncan dan Puncak Jaya) untuk membantu program-program kesehatan utamanya di RSUD Nabire, pasalnya selama ini RSUD Nabire menjadi rumah sakit rujukan dari kabupaten-kabupaten di Wilayah Meepago, sehinga hamper semua pelayanan kesehatan wilayah itu erada di RSUD Nabire.   UP2KP Percepat Pembangunan Kesehatan   Dikatakan Bupati Isaias Douw, atas nama pemerintah Kabupaten Nabire, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua melalui perwakilannya yang saat ini berkesempatan hadir pada acara pelantikan ini. Kiranya dengan kehadirannya dapat lebih meningkatkan semangat dan motifasi tim yang dilantik. Agar bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat. Sebagaimana diketahui, UP2KP adalah merupakan sarana atau unit kerja yang mengemban tugas untuk mempercepat pembangunan dibidang kesehatan di Provinsi Papua. Guna mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Karena itu, kahadiran UP2KP ini menjadi lebih penting dan sangat strategis, bila dikaitkan dengan kondisi kesehatan di lingkungan masyarakat yang menunjukkan masih buruknya derajat kesehatan. Hal ini ditandai dengan beberapa isu kesehatan yang masih memprihatinkan. Mulai dari rendahnya status kesehatan ibu dan anak serta status gizi  masyarakat, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular separti malaria dan HIV/AIDS. Disamping itu, ada hal yang perhatian kita semua dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Yakni, masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan layanan kesehatan yang berkualitas, jumlah tenaga layanan  (medis) masih terlalu sedikit jumlahnya. Sehingga dalam melaksanakan layanan kesehatan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Demikian juga masih perlu ditingkatkan sumber daya manusia bagi tenaga medis yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut bupati, kita telah melantik tim UP2KP tingkat kabupaten, yang memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik di Provinsi Papua umumnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945, yakni, sehat merupakan hak asasi bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang baik serta berhak atas pelayanan kesehatan. “Kepada kita semua terutama khususnya bagi saudara–saudara yang baru dilantik, saya harapkan selalu melaksanakan tugas yang diberikan, serta senantiasa menjunjung tinggi semangat dalam memberikan layanan kesehatan demi terwujudnya kehidupan yang adil, sejahtera, makmur dan mandiri,” harapnya. Sekedar diketahui, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nabire, pembentukan tim koordinasi UP2KP Regional Bagian Barat, surat Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor:  0/50/69/Bappeda/2014, berkedudukan di wilayah Nabire, yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya. Sementara itu, sambutan Gubernur Provinsi Papua yang dibacakan Agustinus Raprap, mengatakan, kepala dinas Provinsi Papua, UP2KP Papua, Bupati, Walikota adalah pemain untuk segala kendala yang dialami di lapangan diharapkan langsung lapor gubernur. Selaku pembina percepatan pembangunan kesehatan Papua, langkah yang persiapkan dibentuk itu bervariasi. Kita sendiri tahu bahwa IPM melayani Provinsi Papua, melayani terendah dari 33 provinsi di Indonesia. Katanya, Papua kalah dari Papua Barat dan itu bukan persoalan tahun 2013. Dirinya berharap di tahun 2014 kita berupaya IPM parameter itu pertama adalah usia harapan hidup ibu nasional adalah 73 tahun pada tahun 2013 Provinsi Papua adalah 73,4 lalu Provinsi Papua Barat 76,6.   Lebih lanjut dikatakan, UP2KP adalah salah satu organisasi non struktural latar belakang yang diharapkan tadi UP2KP bukan pemeriksa, pengawasan, atau bukan auditor. Tetapi UP2KP adalah himpunan orang-orang yang bekerja sukarela tidak digaji yang bertugas mengontrol, mengawasi, mendorong, membimbing diatas dan bawah adalah masyarakat kita komunikasi dengan relawan-relawan yang ada bawah. (iing elsa/modes)