INTAN JAYA - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS.,M.Si menjelaskan, tindak kekerasan terhadap tiga (3) warga Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh TPN/OPM dilatarbelakangi dugaan bahwa ketiga korban tersebut adalah mata-mata yang memasok informasi untuk pihak TNI. Dalam video yang diduga direkam dan disebar oleh kelompok TPN/OPM yang mengatakan, bahwa mereka mencurigai ketiga korban adalah informan yang sering digunakan aparat keamanan di Intan Jaya.

“Mereka tidak mau kalau masyarakat sipil digunakan untuk menjadi informan. Dalam bahasa daerah yang dipakai pelaku juga menyebutkan hal yang sama,” ujar Bupati Intan Jaya, ketika menggelar konferensi pers bersama Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Intan, T. Mirip dan Kapolres Intan Jaya, AKBP Yuli Karre Pongbala, Jumat (05/06/2020) kemarin.

Namun, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengaku pihaknya tidak mengetahui kelompok KKB ini dari kelompok mana. Hanya saja, dari bahasa daerah yang digunakan para pelaku dalam video itu menggunakan bahasa daerah 3 suku besar di wilayah Pegunungan.

Sebelumnya, kekerasan dari KKB dilakukan kepada dua petugas medis anggota Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Intan Jaya, yakni Almalek Bagau dan Eunico Somou. Selanjutnya, dikabarkan seorang petani bernama Yunus Sani di Distrik Wandai bulan Mei lalu juga tewas dibunuh KKB.

Dia menegaskan, kasus ini sebenarnya penganiayaan kalau dilihat dari kondisi tubuh korban yang penuh luka bekas penganiayaan. Akan tetapi, untuk kasusnya Yunus Sani, bukan masuk dalam kategori penganiayaan karena korban langsung dibunuh.

“Jadi kata mereka korban dituduh mata-mata. Akan tetapi apakah benar atau tidak kita belum mengetahuinya. Belum pasti benar juga,” ungkap Bupati Intan Jaya dua periode ini.

Untuk itu, kata Bupati Natalis, masyarakat sudah diimbau untuk tidak sembarangan berpergian keluar desa dan tetap waspada dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Bupati Tabuni mengakui masih minimnya pos pengamanan di kabupaten yang dipimpinnya.

Sejauh ini pos pengamanan baru ada di Distrik Sugapa, Hitadipa dan Homeyo. Sedangkan 5 distrik lainnya, yaitu Tomasiga, Agisiga, Ugimba, Wandai dan Iyandoga belum ada pos pengamanan. Intan Jaya, kata Natalis Tabuni, daerah baru pemekaran dengan medan yang sulit serta akses darat dengan udara belum memadai. Sehingga perlu kajian sebelum membuka pos.

“Apalagi dalam situasi Covid-19 saat ini belum bisa membuka pos pengamanan. Namun kedepannya akan diupayakan untuk pembukaan pos Koramil dan Polsek,” pungkasnya.(wan/yan)