SUGAPA – pembangunan daerah didorong untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita luhur bangsa. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meluncurkan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Intan Jaya. Hal ini disampaikan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom, SH, MH, saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya tahun 2025-2029, Selasa (12/8/25), Kantor Bupati Intan Jaya, di Sugapa.

Pada kesempatan itu Bupati Aner Maisini beberkan 7 program prioritas di masa kepemimpinannya. Pertama, konektivitas antar wilayah dan antar daerah. Dijelaskan, jaringan konektivitas merupakan urat nadi paling startegis dalam rangka mendukung aksebilitas dan mobilitas orang dan barang. Dengan konektivitas yang baik dan mantap maka produktivitas masyarakat akan semakin meningkat dan pasar akan semakin terbuka. Selain itu, lanjut dia, pembangunan jalan, jembatan lapangan terbang serta moda transportasi lainnya akan dengan sendirinya mengikuti.

Oleh karena itu perlu kerjasama antar tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten untuk percepatan konektivitas di Provinsi Papua Tengah. Karena dampak postifinya akan sangat besar dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini dihadapi masyarakat.

Kedua, pengembangan pendidikan berpola asrama. Dijelaskan, memperhatikan kondisi pendidikan Intan Jaya yang saat ini telah jatuh ke titik terendah, hampir 80% sekolah tidak melaksanakan aktivitas belajar mengajar karena keterbatasan guru OAP, keterbatasan sarana dan prasarana, dana salah satu penyebab pendidikan tidak berkembang adalah faktor konektivitas tadi. Salah satu strategi untuk menyelamatkan generasi muda dan dalam rangka memastikan seluruh anak mendapat akses pendidikan maka program pendidikan berpola asrama menjadi sangat mendesak serta pendidikan berbasis teknologi informasi.

Ketiga, akreditasi dan pengembangan pelayanan kesehatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan menuju Intan Jaya Universal Health Coverage (UHC). Dijelaskan, kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat telah berhasil. Kabupaten Intan Jaya berada dalam status Universal Health Coverage (UHC). Artinya setiap masyarakat yang berobat ke pusat pelayanan kesehatan walaupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap dapat pelayanan serta didaftarkan menjadi peserta BPJS yang langsung aktif pada hari yang sama. Oleh karena itu setiap unit pelayanan kesehatan masyarakat wajib terakreditasi agar memenuhi syarat bekerjasama dengan BPKS Kesehatan.

“Saya akan segera membangun Puskesmas di dua distrik yaitu Distrik Tomosiga dan Distrik Ugimba,” tuturnya.

Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan optimalisasi potensi daerah. Dijelaskan, secara ekonomi masyarakat Intan Jaya tergolong masih rendah. Oleh karena itu setiap program prioritas diupayakan menjadi pemicu dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

“Saya akan mendorong secara terus menerus agar kondusivitas daerah terus stabil, menjamin kemudahan perizinan agar investor bisa masuk ke Intan Jaya,” ujarnya.

Kelima, menciptakan sumber daya manusia Intan Jaya yang memiliki daya saing tinggi. Artinya, pengembangan SDM OAP menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Intan Jaya. Angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kriteria pasar kerja. Serta akan segera mendorong kepada dinas tenaga kerja untuk melakukan kajian terkait jumlah angkatan kerja guna menghindari meningkatnya angka pengangguran.

Keenam, mengembangkan sistem pemerintahan dan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel menuju institusi yang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tuturnya, birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi menjadi harapan masyarakat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu reformasi birokrasi dalam pemerintahannya menjadi salah satu prioritas untuk menjamin akselerasi pelayanan yang semakin bermutu.

“Beberapa hal yang akan saya lakukan diantaranya adalah mengkaji ulang struktur organisasi perangkat daerah, evaluasi jabatan dan penempatan pejabat sesuai dengan kualfikasi dan kompetensi,” tambahnya.

Ketujuh, terciptanya stabilitas daerah yang kondusif yang didukung harmoni kehidupan sosial budaya dan adat yang kuat. Dijelaskan, kondusivitas daerah Intan Jaya menjadi kunci utama untuk mewujudkan beberapa hal yang disampaikan di atas. Oleh karena itu dirinya akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan tokoh agama untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Kehadiran pemerintah dalam rangka melakukan perubahan peradaban melalui pembangunan daerah dan pelayanan tanpa meninggalkan akar budaya yang telah dijalankan masyarakat.

Tutur Bupati Aner Maisini, program prioritas lainnya juga tentunya akan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Setelah empat bulan lebih dirinya bersama wakil bupati turun langsung mendengarkan, melihat dan mencoba segera mencari solusi permasalahan yang mendesak di masyarakat, namun tidak semua dapat segera terselesaikan. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui RPJMD 2025-2029 ingin memastikan dokumen tersebut bukan sekedar buku suci. Tetapi merupakan kumpulan penyelesaian masalah kemasyarakatan secara komprehensif dalam kurun waktu 5 tahun. Dan tentunya setiap perangkat daerah akan segera diperintahkan menyelesaikan kebutuhan tersebut sesuai urusannya. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di tengah masyarakat.

Dikatakan, rancangan RPJMD tahun 20252029 yang disusun telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Intan Jaya tahun 2025-2045. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian lingkungan serta berkelanjutan.

Sinergi antara kebijakan pembangunan daerah, Provinsi Papua Tengah dan kebijakan nasional akan terus diperkuat. Termasuk dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan. Penyelarasan prioritas nasional dengan prioritas daerah tertuang dalam program prioritas daerah serta penetapan hasil kinerja. Serta indikator kinerja utama dan indikator daerah termasuk indikator kinerja kunci yang terintegras.

Oleh karena itu pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Intan Jaya tahun 2025-2029 ini bernilai strategis. Menjadi bahan penyempurnaan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Intan Jaya sampai lima tahun kedepan.

“Karena Musrenbang ini merupakan tahap paling akhir untuk penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan, diminta Kepala Bapperida Kabupaten Intan Jaya untuk dapat mengkoordinasikan secara optimal setiap saran dan masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bahan penyempurnaan. Sehingga RPJMD 2025-2029 tidak saja bagus dari aspek teknotratik, tetapi juga adapatif terhadap perkembangan situasi daerah serta achivabel atau sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat diwujudnyatakan sesuai dengan target kinerja yang kita tetapkan,” paparnya. (media online humas)