DOGIYAI – Atas nama Pemerintah Kabupaten Dogiyai Bupati Dogiyai, Yakobus Dumapa, SIP, pada Rabu kemarin telah meresmikan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dogiyai dengan ditandai penguntingan pita di Bukit Nuai, samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tinouda Moanemani Distrik Kamu Dogiyai.  Dalam laporannya pelaksana BPBD Kabupaten Dogiyai Marten Reta, SE,M.Si, mengatakan BPBD dalam melaksanakan tugas kedepan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat pada saat terjadi bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi sesudah terjadi bencana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Dijelaskan, BPBD propinsi dan BPBD kabupaten kota dipimpin kepala badan, sehingga untuk di Kabupaten Dogiyai Kantor BPBD berdiri sejak tahun 2011 dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ANS) sebanyak 27 orang, dengan perincian golongan IV 2 orang, golongan III 17 orang, golongan II sebanyak 6 orang dan golongan satu 2 orang. Sedangkan untuk tenaga honorer sebanyak 13 orang. Sejak tahun 2011 kantor ini sewa dari rumah warga di Kampung Mauwa dan pada tahun anggaran 2017 Marten Reta mendapat bantuan dana dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Adminstarsi kewilayahan berupa pembangunan sarana dan prasarana, termasuk gudang logistrik Pusdapos daerah tertinggal. Termasuk, katanya, gedung kantor BPBD yang diresmikan penguntingan pita  dan menandatangangi prasasti oleh bupati terpilih Yakobus Dumapa, S.IP saat ini.  Dalam kesempatan itu, Bupati Dogiyai menyampaikan terima kasih atas usahanya pihak BPBD dan sudah ada kantor baru tersebut, sehingga  diharapkan ASN BPBD yang bekerja di kantor ini lebih rajin masuk kantor  melayani masyarakat. Bupati Dogiyai Yakobus Dumapa, juga menekankan bila pegawai tidak masuk kantor akan dihentikan kinerja ASN dan PNS yang tidak masuk kantor satu hingga dua hari kinerja akan dipotong. Hal itu berlaku untuk semua badan, dinas dan kantor seluruh ASN dan PNS yang ada di Kabupaten Dogiyai, termasuk salah penataan tata ruang kota Moanemani sehingga tidak bagus antara kantor dan rumah warga. Dumapa juga menyinggung tentang relokasi kabupaten baru. Dampak besar yang menjadi ancaman bagi warga Moanemani bisa saja menjadi danau tempat berkebun dan berternak bagi warga kini diisi dengan bangunan rumah penduduk. Bupati secara terbuka menyampaikan relokasi kabupaten baru, hal itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi ketika berkunjung di Kabupaten Nabire lalu itu dan hal itu menjadi perhatian bersama Pemerintah Kabupaten Dogiyai.(don)