NABIRE - BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor menggelar forum komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan tingkat keaktifan peserta guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Nabire Tahap I tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Resto L-Price pada Kamis (30/04/2026) ini difokuskan pada sinkronisasi data kepesertaan. Khususnya segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

​Asisten I Setda Kabupaten Nabire, La Halim, S.Sos., dalam sambutannya menekankan pentingnya validitas data kependudukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kita bicara masalah data itu, biasanya setelah data itu tidak valid, itu akan menjadi masalah nanti. Saya minta dukungan Dukcapil, karena peserta teknis yang harus dipenuhi oleh kita, masyarakat kita, itu sebetulnya bisa dilakukan," ujar La Halim menutup kegiatan tersebut.

​La Halim juga mendorong agar kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak hanya terbatas pada rumah sakit pemerintah. Tetapi juga merambah ke klinik-klinik swasta untuk menjamin hak identitas anak sejak lahir.

"Saya bersyukur Dukcapil sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Harapan saya jangan cuma dengan rumah sakit, tapi dengan semua klinik, karena masalah kelahiran anak. Jadi masyarakat itu begitu anak lahir, harus langsung diurus dokumennya kemudian menjadi kartu identitas anak," tambahnya.

​Lebih lanjut, ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang seringkali baru mengurus data administrasi kependudukan saat dalam kondisi terdesak atau sakit. "Orang tua suka lupa atau tidak peduli masalah data transisi penduduknya. Nanti sudah tergesak, baru itu dipersoalkan. Ini menjadi masalah. Apapun yang kita kerjakan, tetapi kalau masyarakat tidak merasa dilayani secara baik, ya kerja kita sia-sia. Kita harus bekerja sebagai pelayan masyarakat tanpa mengharapkan apa-apa," tegas La Halim.

​Kondisi geografis Nabire yang menjadi pusat rujukan bagi kabupaten sekitar juga menjadi poin penting dalam diskusi tersebut, mengingat beban RSUD Nabire yang cukup tinggi. "Rumah sakit kita di Nabire ini cuma satu rumah sakit pemerintah, yang saat ini melayani bukan cuma masyarakat Nabire, tapi masyarakat sekitar pun dilayani di sana. Oleh karena itu, mari kita tata dengan baik agar masyarakat terlayani secara optimal," ungkapnya lagi.

​Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor, dr. Dicky Permana Putra, memberikan apresiasi atas capaian UHC Kabupaten Nabire yang telah diakui oleh pemerintah pusat. "Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nabire terkait dengan UHC yang sudah diterima pada Februari kemarin. Sebenarnya pendidikan UHC tidak hanya status kepesertaan saja, tapi akses layanan yang ingin kita harapkan agar masyarakat di ujung daerah pun mendapatkan layanan dengan cepat karena aktivasi UHC bisa di hari yang sama," jelas dr. Dicky.

​Dalam pemaparannya, dr. Dicky juga menjelaskan adanya perubahan sumber data pusat dari DTKS menjadi DTSN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang memicu pembersihan data kepesertaan secara nasional. "Di pusat sudah mengoptimalkan yang bisa masuk PBI APBN adalah Desil 1 sampai Desil 5. Masyarakat yang di luar desil tersebut dialihkan, apakah ke pemerintah daerah atau ke segmen lainnya sesuai pekerjaannya. Kami butuh masukan bapak ibu untuk memperbaiki program ini agar semakin baik hingga akhir tahun," tuturnya.

​Menutup kegiatan, dr. Dicky memaparkan data keaktifan peserta di Nabire per 1 April 2026 yang berada pada angka 86,88% dengan total cakupan kepesertaan di atas 98%. "Masih ada 23.640 jiwa yang berstatus non-aktif atau belum ter-cover JKN. Jika ada masyarakat PBI yang tiba-tiba non-aktif, dapat diaktifkan kembali secara langsung di hari yang sama melalui aplikasi dengan melampirkan surat keterangan sakit dan rekomendasi dari Dinas Sosial," pungkasnya.(sam)