NABIRE - Ratusan mahasiswa melakukan aksi demo. Ada beberapa poin penting dalam aksi demo longmarch oleh mahasiswa Papua dari Kabupaten Puncak se-Indonesia. Aksi longmarch sendiri yang dimulai dari Asrama Mahasiswa Puncak di Jalan Jakarta Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Bergerak menuju Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (10/4/2025).

Pada pukul 10.50 WIT, penyampaian orasi yang disampaikan, Nansen Ginikbak selaku koordinator lapangan, meminta untuk penarikan pasukan. Panglima TNI segera tarik pendropan TNI di wilayah Kabupaten Puncak di Distrik Sinak, Sinak Barat, Beoga, Pogoma dan Agan Dugume, karena pihak TNI hanya membuat susah masyarakat, dimana banyak masyarakat yang takut dengan keberadaan aparat di Kabupaten Puncak.

Menolak pendropan aparat TNI/Polri ke wilayah Kabupaten Puncak, dengan banyaknya TNI/Polri yang didatangkan dari pusat, sehingga tidak menghargai aparat keamanan yang berdinas di tanah Papua.

DPR Papua Tengah segera membentuk Pansus untuk mengusut pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tarina Murib.

Dalam aksi tersebut, para pendemo menyampaikan beberapa tulisan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) untuk menarik semua pasukan dari Puncak.

Pemerintah Kabupaten Puncak akan membantu dalam penanganan kasus HAM yang terjadi di wilayah Puncak dan mahasiswa dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya bersama pemerintah pusat.

Beberapa poin yang sudah disampaikan oleh mahasiswa di depan pemerintah akan segera ditindaklanjuti. Beberapa anggota dewan terlihat menandatangani surat tersebut bersama mahasiswa juga menandatangani surat.

Terlihat sejumlah aksi, dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan Polres Nabire, yang menunjukkan keseriusan tuntutan yang dibawa oleh para mahasiswa.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, S.I.K, juga terlihat mengawal aksi tersebut, bersama anggota Polres lainnya, hingga selesai dengan tenang dan aman aksi tersebut.(feb)