NABIRE - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida, Selasa (10/03/2026) ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi meski di tengah suasana ibadah puasa.

Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Sc., M.Pd., dalam sambutannya menyatakan semangat berpuasa tidak boleh menghalangi produktivitas aparatur sipil negara. Ia mengapresiasi kehadiran para pimpinan perangkat daerah dan menekankan bahwa forum ini adalah langkah krusial untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas bagi pembangunan daerah.

Dalam paparannya, Dr. H. Mukayat mengingatkan kegiatan ini memiliki landasan regulasi yang kuat, mulai dari UU Nomor 25 Tahun 2004 hingga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ia menegaskan setiap tahapan perencanaan harus dipatuhi agar produk hukum yang dihasilkan, yakni RKPD memiliki legitimasi yang sah secara aturan perundang-undangan.

Terdapat lima esensi utama dalam pertemuan tersebut, di antaranya penyelarasan program kerja dengan hasil Musrenbang distrik. Selain itu, Bapperida juga fokus pada sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta kolaborasi lintas sektor untuk menangani isu prioritas nasional seperti stunting, kemiskinan ekstrem dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mukayat juga memperkenalkan konsep perencanaan ‘SMART’ (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound). Ia menuntut agar setiap program yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki indikator yang jelas dan realistis agar dapat diakomodir dalam anggaran tahun 2027 mendatang.

Menariknya, Kepala Bapperida mengungkapkan pola perencanaan tahun depan akan berubah. Mulai tahun 2028, Forum perangkat daerah tidak lagi dilakukan secara terpusat di aula, melainkan tim Bapperida yang akan mendatangi setiap OPD guna melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja secara lebih intensif dan spesifik.

Sementara itu, Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, S.Sos., M.Ip., memberikan penekanan khusus terkait hasil serap aspirasi masyarakat. Ia meminta agar setiap usulan dari masyarakat yang telah dikawal oleh anggota dewan melalui distrik benar-benar diperhatikan oleh kepala perangkat daerah dalam penyusunan program kerja.

Nancy juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program di tingkat bawah. Ia berharap agar usulan-usulan masyarakat yang sudah diperjuangkan tidak hilang dalam proses birokrasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif tetap terjaga melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Mewakili Bupati Nabire, Plt Sekda Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia memberikan evaluasi tegas mengenai banyaknya aset fisik pemerintah yang telah dibangun namun tidak difungsikan dengan maksimal, sehingga terkesan membuang anggaran negara.

"Jangan sampai kita hanya bersemangat membangun gedung, sekolah atau Puskesmas, tapi setelah jadi justru kosong tanpa petugas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat," tegas Yulianus. Ia meminta para kepala distrik bertanggung jawab penuh atas fasilitas publik yang ada di wilayah masing-masing agar pelayanan tetap berjalan.

Plt Sekda juga memberikan kritikan tajam kepada oknum kepala distrik atau kepala kampung yang enggan menetap di tempat tugasnya. Ia mengingatkan bahwa amanah jabatan adalah untuk melayani masyarakat di wilayahnya, bukan justru menghabiskan waktu tinggal di kota atau hotel sementara pelayanan di distrik terbengkalai.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pimpinan instansi, di antaranya Kepala Dinas Perikanan, BPBD, Bappenda, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup. Kehadiran para pejabat eselon III dan IV juga memperkuat proses diskusi teknis yang dilakukan guna mematangkan draf RKPD 2027.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan diskusi kelompok terfokus (FGD) per distrik. Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan seluruh dokumen RKPD 2027 dapat rampung pada akhir Mei 2026, dengan harapan hasil perencanaan ini mampu membawa peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi seluruh masyarakat Nabire.(sam)