Bahas Tapal Batas Libatkan DPRD Tetangga
NABIRE – Pembahasan tapal batas antar Kabupaten Nabire dengan kabupaten tetangga perlu melibatkan pimpinan dan anggota Dewan Perwakila
NABIRE – Pembahasan tapal batas antar Kabupaten Nabire dengan kabupaten tetangga perlu melibatkan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten tetangga.
Selama ini kita bahas tapal batas tetapi tidak melibatkan anggota DPRD Nabire bersama anggota DPRD kabupaten tetangga.
Hal ini disampaikan Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nabire, Suyono di ruang kerjanya, Kamis (25/6) setelah mendengar perbandingan perhatian pemerintah antara pemerintah Kabupaten Nabire dan Waropen dan tidak jelasnya batas antar kabupaten secara tegas.
Di Wapoga misalnya, Suyono mengatakan, batas antar Kabupaten Nabire dengan Waropen hanya batas tengah di kali.
Tetapi, prakteknya sebagian masyarakat Nabire diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen.
Suyono menambahkan, Kabupaten Nabire ini diapit oleh beberapa kabupaten tetangga.
Masyarakat di wilayah tapal batas lebih cenderung memilih dari kemudahan akses darat dan laut.
Oleh sebab itu, untuk mengamankan wilayah Kabupaten Nabire perlu dibahas dan disepakati batas Kabupaten Nabire bersama dengan kabupaten tetangga.
Untuk itu, DPRD Nabire perlu membangun kerjasama dengan sesama DPRD dari kabupaten tetangga.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, selama ini pemerintah eksekutif hanya membicarakan batas antar kabupaten dengan kabupaten tetangga dan pemerintah provinsi.
DPRD sebagai wakil rakyat tidak pernah membicarakan batas antar kabupaten dengan DPRD dari kabupaten tetangga.
Oleh sebab itu, untuk membicarakan tapal batas antar dua kabupaten tetangga, DPRD Kabupaten Nabire harus bangun kerjasama dan koordinasi dengan parlemen kabupaten tetangga dalam rangka mengamankan wilayah Kabupaten Nabire.
Ketika ditanya, apakah gagasan ini akan menjadi satu memorial dari pimpinan sementara kepada pimpinan DPRD yang definitif, Suyono mengatakan hal ini akan dibicarakan bersama dalam internal DPRD Nabire, setelah Kunker di daerah pesisir dan kepulauan.
Apabila disetujui, bisa diusulkan agar menjadi satu agenda bagi DPRD Nabire untuk ditindaklanjuti selama periode ini.(ans)
Bagikan artikel ini



