NABIRE - Bertempat di ruang RBP Polres Nabire, Senin (27/6) pukul 11.00 WIT, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara pihak keamanan yakni, Polres Nabire yang langsung di hadiri Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa, pihak Eksekutif Kabupaten Dogiyai yang diwakili oleh Plt Sekda Kabupaten Dogiyai, Nathalis Degei, S.Sos, Legislatif yang diwakili oleh Markus Waine yang juga merupakan Ketua Partai Hanura Kabupaten Dogiyai, KPU Kabupaten Dogiyai, serta sejumlah ketua-ketua Partai Politik (Parpol) Kabupaten Dogiyai.    Rakor yang dilaksanakan tersebut membahas terkait masalah anggaran Pilkada Kabupaten Dogiyai yang dialokasikan untuk Pengamanan Pilkada Dogiyai dan alokasi dana Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Sehingga, dengan adanya Rakor tersebut pihak eksekutif dan legislatif bisa mempunyai acuan untuk diusulkan kembali pada sidang ABT yang akan datang. Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa mengatakan, untuk pengusulan anggaran dana Pengamanan Pilkada Dogiyai, pihak Kepolisian Resor Nabire telah mengusulkan besar dana pengamanan Pilkada Dogiyai sebesar enam milyar. Dari dana 6 milyar yang diusulkan tersebut, akan digunakan untuk pengamanan Pilkada Dogiyai dari mulai tahapan awal hingga pleno penetapan pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai nanti. Sehingga, diharapkan pihak eksekutif dan legislatif bisa mempertimbangkan jumlah dana pengamanan Pilkada Dogiyai yang diusulkan oleh pihak Kepolisian Resor Nabire. “Kita alokasikan atau mengusulkan enam milyar, kalau pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana Pilkada Dogiyai untuk pengamanan sebesar tiga perempat dari total alokasi dana pengamanan Pilkada Dogiyai yang diusulkan oleh Polres Nabire, saya rasa kita bisa jalan. Tapi kalau, hanya satu milyar saja, kita tidak bisa apa-apa. Lebih baik dana Pilkada itu saya kembalikan ke pemerintah daerah dan konsekwensinya adalah kepolisian hanya melaksanakan tugas rutin saja, dan kalau pihak kepolisian tidak bisa mengamankan Pemilukada, itu merupakan konsekwensi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan dari kami (polisi, red),” ungkapnya. Sementara itu, Plt Sekda Dogiyai, Natalis Degei mengatakan, untuk dana pengamanan Pilkada Dogiyai dan dan Panwaslu Pilkada Kabupaten Dogiyai, akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menganggarkan dana-dana tersebut, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak legislatif atau DPRD Dogiyai. Dan terkait penandatangan MoU dana pengamanan Pilkada dan dana untuk Panwaslukada itu tidak bisa dilakukan sepihak, tetapi harus disaksikan oleh semua pemangku kepentingan. Dan terkait alokasi dana pengamanan dan dana Panwaslukada Dogiyai akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dengan pihak DPRD Dogiyai. (cad/ros)