Jayapura,- Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Elia. I. Loupatty,  secara resmi melepaskan 40 calon mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Jogjakarta yang dihadiri langsung oleh orang tua, Selasa (20/8) pagi di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kepada wartawan usai pelepasan calon mahasiswa STPN, Loupatty mengatakan bahwa Pemerintah Provonsi Papua mengambil keputusan untuk mengambil kerja sama ini, sebab tenaga-tenaga pengukur pertahanan sangat dibutuhkan dan tenaga-tenaga tersebut masih sangat terbatas di Provinsi Papua.Diharapkan 40 calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Yogyakarta ini bisa mengemban amanah pemerintah, orang tua maupun diri sendiri.“Jadi mereka nanti bisa berhasil menempuh pendidikan dan kembali dalam rangka membantu administrasi pertanahan,” ujarnya.Ia mengatakan selama menempuh pendidikan selama setahun, para calon mahasiswa akan dibiayai dengan dana APBD Provinsi Papua. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan di STPN tidak langsung menjadi PNS. Jadi, setelah selesai mengikuti pendidikan nanti, 40 calon mahasiswa ini tidak langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi mereka akan menjadi seorang survei yang memenang  sertifikat nasioanal dan mereka bukan saja bisa kerja di Papua, tetapi di seluruh daerah di Indonesia," Ujarnya.Kenapa Kita berani menggunakan APBD Papua? Kata Louaptty, karena mereka ini kaum profesional, maka kita tidak tanggung-tanggung untuk membiayai mereka selama mengikuti pendidikan di STPN Jogjakarta selama setahun kedepan untuk program Diploma Satu. Sebab, Papua saat ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga pengukur pertanahan. Tandasnya.Ia juga menghimbau kepada calon mahasiswa untuk dalam mengikuti pendidikan nanti di Jogjakarta dapat menjaga nama baik Papua. Jangan mencoreng nama Papua dengan hal-hal yang tidak baik. Imbaunya.Sementara itu. Kepala Badan Pertanahan Nasional Papua, Niko Wanenda mengatakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang pertama tahun ini.Dan 40 calon mahasiswa ini adalah anak-anak asli Papua. "40 anak-anak ini adalah mama dan ibunya asli  Papua maupun dia lahir dan besar di Papua," Katanya.Mantan Kepala BPN Papua Barat ini menambahkan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun depan bisa dilakukan lagi kerjasama ini. Karena, kantor BPN Papua tenaga-tenaga pengukur pertanahan sudah pensiun. "Kami di Jayapura saja sangat kekurangan tenaga pengukur pertanahan,  apalagi di Kabupaten/Kota se Papua," Ujarnya.