NABIRE - Walupun pihak legislatif mengetok palu sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 sekitar 1,3 triliun rupiah, konon pemerintah Kabupaten Nabire saat ini menghadapi krisis. Pasalnya tiga bulan awal jelang tahun anggaran 2020, kas keuangan daerah tersebut mengalami kekosongan. Atas kondisi ini, anggota DPRD Kabupaten Nabire, Sambena G. Inggerui, mengaku heran dan menyayangkan atas kinerja Pemkab Nabire kenapa kas daerah sampai kosong.  Kekosongan kas ini sangat berdampak terhadap kinerja semua OPD di Kabupaten Nabire. Khususnya pencairan sejumlah dana, termasuk biaya administrasi kantor yang tertera dalam APBD tahun anggaran 2020 ini. “Jangankan rakyat, saya pribadi juga merasa bingung dengan kinerja pihak eksekutif. Kenapa bisa terjadi kekosongan kas di tengah jalan seperti ini,” tuturnya kepada wartawan media ini, Kamis (12/3) kemarin. Menurut Inggerui, pada saat melakukan pembahasan anggaran bersama legislatif pada priode lalu, pihak eksekutif tidak pernah menyatakan kekurangan anggaran, dibanding sejumlah program yang diusul. Namun pada saat pelaksanaannya, justru tidak sesuai dengan realisasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang dilaporkan ke dewan pada rapat panitia anggaran pada periode lalu. “Kami sangat kecewa dengan kinerja pemerintah Kabupaten Nabire. Di sini sepertinya legislatif tidak dianggap, dan anehnya lagi pada saat pembahasan pihak eksekutif menyatakan kalau anggaran tersedia,” ujar Inggerui. Menurut Inggerui, walau saat ini Nabire mengalami defisit, logikanya defisit tidak bisa menyebabkan terjadinya kekosongan kas. (eby)