JAKARTA - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik saat memberikan sambutan diacara ramah tamah yang terlaksana di Aula pelataran Senayan, pada Kamis (20/02/25) mengatakan, Provinsi Papua Tengah tidak lagi mengemban status sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), melainkan telah menjadi provinsi definitif.

Dalam sambutannya Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM mengatakan, momentum hari ini merupakan wujud bahwa Provinsi Papua Tengah tidak lagi mengemban status sebagai DOB, melainkan telah menjadi provinsi definitif yang lengkap dengan unsur pemerintahan daerah yang mana, gubernur dan wakil gubernur definitif dari unsur eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (unsur legislatif) dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (unsur representatif masyarakat atas kekhususan yang ada di Provinsi Papua Tengah).

Tambahnya, unsur pemerintahan, Provinsi Papua Tengah juga telah memiliki Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu Polda Papua Tengah (unsur keamanan dan ketertiban masyarakat), Korem 173/PVB (unsur pertahanan negara), Binda Papua Tengah (unsur intelijen daerah),

BPKP Perwakilan Papua Tengah (pengawasan kinerja pemerintahan daerah), BPK Perwakilan Papua Tengah (pemeriksaan kinerja keuangan daerah).

“Puji syukur sampai pada titik ini dan di hari ini, setidaknya kami dapat bersyukur karena hal-hal yang menjadi kebutuhan utama (pokok) dalam penyelenggaraan pemerintahan telah disiapkan dengan baik. Ketika itu pada tiga bulan pertama sejak 11 November 2022, Ribka menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah, telah menyelesaikan beberapa tugas awal yang mana, perangkat daerah yang terdiri atas 22, gubernur dibantu satu pejabat Eselon I B, tiga orang staf ahli gubernur (eselon II A), tiga orang asisten (eselon II A), 21 pimpinan OPD (pejabat eselon II A) dan tiga kepala biro (pejabat eselon II B),” ujar Damanik.

Lanjut Anwar, Provinsi Papua Tengah menjadi DOB pertama yang melakukan manajemen ASN dengan mengusulkan 829 ASN untuk dilakukan mutasi kepegawaian. “Kami laporkan bahwa jumlah ASN Provinsi Papua Tengah saat ini berjumlah 1.289 orang yang terdiri atas, 829 ASN (mutasi kepegawaian pertama kali), 127 ASN (mutasi kepegawaian atas permohonan pribadi), 333 ASN (pengangkatan tenaga honorer kategori II yang mutasi dari provinsi induk, Papua,” ungkapnya.

Adapun kedepan akan ada 950 orang Hasil seleksi CPNS Tahun 2024 yang akan dilakukan pengangkatan. Maka, saat komposisi ASN Orang Asli Papua sebesar 71 persen.

Lanjutnya, penyelesaian dana hibah baik dari Provinsi Papua (induk) dan delapan kabupaten di Papua Tengah, pembentukan APBD Provinsi Papua Tengah (melalui gubernur). “Kita juga menjadi DOB pertama yang memiliki lambang daerah serta telah didaftarkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (Haki) pada Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya dalam kepemimpinan Ribka Haluk, terus melanjutkan beberapa Road Map bagi Daerah Otonomi Baru, yakni pertama, pengalihan aset, personil dan dokumen dari kabupaten cakupan dan Provinsi Papua induk, penyiapan dokumen RTRW Provinsi Papua Tengah, pengangkatan dan pengisian anggota MRP Provinsi Papua Tengah, dengan total anggota MRP-PT sebanyak 42 Orang.

Berikutnya, keempat, fasilitasi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun 2024, fasilitasi pengangkatan anggota DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten se-Papua Tengah.

Adapun banyak hal yang telah dilakukan Ribka Haluk selama kurang lebih 23 bulan atau 707 hari menjabat dan meletakkan fondasi pemerintahan di Papua Tengah. Maka, sisa masa jabatan Pj. Gubernur Papua Tengah yang kami pimpin sejak 18 Oktober 2024 sampai 20 Maret 2025 (125 hari).

“Kami laporkan kepada gubernur bahwa, inflasi Papua Tengah saat ini turun dari peringkat 2 tertinggi di Indonesia 3,27% (Mimika 3,99% dan Nabire 1,86%) menjadi peringkat ke-11 tertinggi di Indonesia dengan nilai 0,99%.

Untuk pengangkatan anggota DPR provinsi telah dilakukan dan sebagian besar kabupaten juga telah dilakukan pengangkatan anggota DPR kabupaten yang berasal dari unsur Orang Asli Papua (OAP), Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Mimika, Puncak (sudah terbit SK gubernur) dan Kabupaten Puncak Jaya,” jelasnya.

Provinsi Papua Tengah juga telah melakukan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Nabire, serta beberapa program strategis lainnya dalam menekan angka kemiskinan dan stunting dengan memberikan bantuan langsung tunai dan alat/bahan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Damanik juga menambahkan, sudah 832 hari bertugas dan bekerja dalam rangka mengawal pemerintahan DOB, Provinsi Papua Tengah adalah satu-satunya DOB yang unik karena memiliki empat wilayah adat suku bangsa yang mana, Wilayah Adat Saireri, Meepago, Lapago dan Bomberai.

"Kami ucapkan selamat bertugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, Capt. Pilot Meki Fritz Nawipa, SH dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, semoga dibawah kepemimpinan bapak berdua dapat membawa Papua Tengah berlari semakin cepat, nasionalis, hidup damai dan sejahtera, memiliki kewibawaan dan membangun dengan kasih seperti mottonya ‘Gerbang Cenderawasih’ dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara di Bumi Cendrawasih Papua Tengah,” tandasnya.(rob/hum pemprov)