NABIRE - Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi Unjuk Rasa (Unras) soal dugaan pelanggaran HAM di Puncak, yang akan dilaksanakan Senin, 27 April 2026 (hari ini), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nabire, bersama para tokoh Masyarakat mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama. 

Rakor terkait rangkaian aksi Unras di Nabire, Provinsi Papua Tengah bertempat di Aula Wicaksana Lagewa Mapolres Nabire, Minggu (26/04/2026) siang hingga sore itu, terkemuka beberapa hal untuk mengantisipasi Unras, salah satunya soal long march yang tidak diperbolehkan dilaksanakan.

Selain itu, dibahas juga menyangkut bagaimana mengantisipasi jalannya aksi dengan pendekatan persuasif dan mencegah gesekan antara massa aksi yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang dan aparat serta pihak lainnya.

Data yang dihimpun media ini, sesuai pemberitahuan aksi yang diterima pihak Polres Nabire, jumlah massa aksi yang akan melaksanakan Unras, terdiri dari tim investigasi HAM, IPMAP se Jawa dan Bali, HPM-P, KMPP Nabire, Ko Membaca, HPM-PB, FP3, IPM dan IPMP, yang direncanakan massa aksi sebanyak 2.000 orang dengan lima titik kumpul, di antaranya Siriwini, Asrama Puncak, Karang, Jepara dan Kali Harapan. 

Unras dari tim investigasi dan mahasiswa Puncak se Indonesia, ini menyikapi kasus HAM yang terjadi di Puncak, dengan tujuan dan maksud aksi menyampaikan 6 tuntutan, di antaranya penarikan TNI non-organik dari Puncak dan stop pendropan militer dalam jumlah besar di tanah Papua, Komnas HAM segera melakukan investigasi mendalam pelanggaran HAM berat meninggal 10 orang, 9 luka2 serta 1 orang hilang. 

Selain itu, mengadili dengan adil pelaku pelanggaran HAM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak dan Pemprov Papua Tengah segera penuhi pemulihan hak keluarga korban dan pengungsi, serta DPRD dan DPRPT segera membentuk Pansus HAM dan MRP PT segera merespon dan melaporkan peristiwa pelanggaran HAM kepada Dewan PBB.

Dalam pertemuan tersebut juga, tercapai kesepakatan bersama yang tertuang dalam empat poin pernyataan sikap. Inti dari kesepakatan tersebut menolak dengan tegas aksi long march yang berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di Nabire, merupakan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah ini.

“Kami tidak melarang aspirasi, tapi kami melarang metode yang merugikan kepentingan umum. Besok adalah hari penting, ada ujian sekolah anak-anak kita, kedatangan tamu negara dari DPR RI dan upacara Hari Otonomi Daerah,” terang AKBP Samuel.

Untuk mengantisipasi kemacetan parah dan mencegah adanya penyusupan oleh oknum provokator, Polres Nabire resmi menerapkan skema transportasi khusus bagi massa. Seluruh peserta aksi akan dikumpulkan di titik-titik strategis seperti Nabar, Jepara 2, Adamant, Pasar Karang, Kalibobo dan Siriwini.

Pihak kepolisian telah menyiagakan 15unit truk guna mengantar massa secara langsung ke Kantor DPRP Provinsi Papua Tengah. Koordinasi ini didukung penuh oleh Kepala Suku Lani, Mison Murib dan Kepala Suku Dani, Sem Panimbu. Keduanya menjamin bahwa massa binaan mereka tidak akan membawa senjata tajam maupun atribut yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI.

Kapolres Nabire dalam kesempatan itu mengingatkan, status Nabire yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Sebagai ‘muara’ bagi tujuh kabupaten lainnya, stabilitas keamanan menjadi kunci utama percepatan pembangunan.

Apel Gelar Pasukan akan dilaksanakan esok pagi pukul 07.00 WIT di Mapolres Nabire. Selain penjagaan di titik-titik kumpul, regu patroli juga akan menyisir area sensitif seperti Kali Susu dan Kali Harapan untuk mengantisipasi adanya konsentrasi massa tambahan.

Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap waspada terhadap pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama yang mungkin bisa terjadi nantinya.(wan/agustinus)