NABIRE – Mengantisipasi rencana aksi Front Rakyat Bergerak di Kabupaten Nabire yang akan digelar Selasa (7/4/26), Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar rapat koordinasi (Rakor). Rakor digelar di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Nabire, Senin (6/4/26) siang.

Rakor melahirkan 4 poin pernyataan sikap bersama. Pertama, menolak dengan tegas segala bentuk aksi yang bertujuan untuk melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedua, menolak dengan tegas aksi long march yang dilakukan oleh kelompok aksi Front Rakyat Bergerak yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Nabire.

Ketiga, atas nama Forkopimda Kabupaten Kota Nabire, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh akademisi, dan tokoh masyarakat yang bertanda tangan dalam pernyataan sikap ini, mendukung pihak kepolisian dan menjamin keamanan bersama yang ada di Kabupaten Nabire. Serta menolak setiap bentuk kekerasan yang bersifat anarkis dan merugikan baik materil maupun jiwa, atau melakukan aksi-aksi brutal pembakaran, pelemparan dan pengrusakan di wilayah Kota Nabire.

Keempat, surat pernyataan ini dibuat secara bersama-sama tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun juga.

Rakor diikuti masing-masing, Bupati Nabire yang diwakili oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K, Dabrigif TP 82 / AKP Kolonel Inf Andika Ari Prihantoro, S.E., M.I.Pol, Dandim 1705/Nabire, Letkol ARH Dwi Palwanto, Sekda Kabupaten Nabire, Wakapolres Nabire KOMPOL Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M, Kasdim 1705/Nabire Mayor INF. Prihatin, Kasat Pol PP Provinsi Papua Tengah / Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, Kabid Damkar Yafeth Iyai,

Wadan Den Pom XVII / 1 Nabire, Kapten CPM. Agustinus Ramba, Pjs. Dandenpom Lanal Nabire Letda Laut (PM) Bagus R. Efendy, Sekretaris BPBD Martinus Rumbino, Kepala Suku Simapitowa Vabianus Tebay, Kepala Suku Mee Melkiyas Keiya, Kepala Suku Batak Wilayah Nabire J. Siadari, Ketua Kerukunan Majapahit Nabire Agus Suprayitno, Kepala Suku D3N Ayub Wonda, Kepala Suku Dani Wilayah Distrik Nabire Barat Sem Wanimbo, Kepala Ojek Helm Kuning Rony W. Dawer, Kepala Ojek Helm Biru Malik Djumiati.

Ada sejumlah poin yang disampaikan Kapolres Nabire saat Rakor. Kata dia, kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait rencana aksi di Nabire yang diduga melibatkan KNPB, dengan lima titik kumpul dan tujuan akhir DPR Papua Tengah, namun pihak DPR Papua Tengah belum mengetahui penerimaan massa aksi tersebut.

Lanjutnya, dalam surat tersebut hanya mengatasnamakan Front Rakyat Bergerak penanggung jawab tidak adanya korlap dicantumkan. Menurut Kapolres Nabire, tema aksi dinilai berpotensi mengganggu Kamtibmas.

Pada kesempatan itu, Kapolres Nabire juga sempat menyampaikan jika insiden di Dogiyai masih dalam penyelidikan. Dimana ada 3 anggota Polri menjadi korban dan informasi korban masyarakat masih belum terkonfirmasi.

Kapolres Nabire mengimbau masyarakat untuk menutup sementara penjualan Miras dan BBM eceran, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

“Polri tidak melarang aksi, namun menolak long march yang berpotensi mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari mengatakan, kepolisian berhak menolak surat pemberitahuan aksi yang tidak jelas penanggung jawabnya atau tidak memenuhi persyaratan, demi menjaga Kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Kegiatan tersebut perlu diwaspadai karena terdapat indikasi keterkaitan dengan KNPB serta tidak adanya kejelasan penanggung jawab,” tuturnya.

Dirinya juga mengharapkan seluruh pihak bersatu dan mendukung upaya pengamanan agar pelaksanaan aksi berjalan dengan baik. Seluruh elemen diminta berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban guna mencegah korban jiwa maupun kerusakan. (ppn)