Jayapura - AMPP (Aliansi Masyarakat Peduli Papua) mendukung kebijakan Gubernur Papua agar KPK datang untuk memeriksa kasus-kasus korupsi di Papua. Richard Kabarek (Ketua AMPP) didampingi Nius Asso (Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya), Jeko Rombre (perwakilan keerom) mengatakan AMPP telah melakukan pertemuan di Mega futsal Abepura terkait dengan dukungan terhadap gubernur untuk meminta KPK segera memeriksa dan menyelidiki dana otsus 2001 sd 2012. Lanjut Richard pihaknya telah berkirim surat kepada KPK untuk datang ke Papua. Dimana KPK sebelum mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan forum diskusi yang melibatkan semua unsur baik LMA, tokoh adat, toko agama, tokoh masyarakat  dan mahasiswa untuk mendengar dan menampung aspirasi/persoalan persoalan yang selama ini terjadi di Papua.Menurut Richard saat ini ada sebuah tekanan/ancaman dari salah satu oknum atau pejabat yang melakukan tindak korupsi dengan cara mengaitkan kondisi politik di Papua, sehingga kasus korupsi di Papua tidak dapat diungkap dengan baik. Penyelewengan dana otsus ini juga termasuk pelanggaran HAM karena kami tahu bahwa UUD menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain lain  melalui perantara otsus.  Diharapkan masyarakat  Papua bisa mendapatkan hak haknya dengan baik.Nius Asso dari HMPJ mengatakan, dana yang telah diturunkan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat cukup besar tetapi  tidak diketahui kemana arah uang tersebut karena banyak masyarakat kecil yang masih menderita sehingga momen gubernur meminta KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) menyelidiki kasus korupsi di Papua adalah suatu hal yang luar biasa."kami  AMPP sangat mendkung  Gubernur Papua untuk menyelidiki kasus oknum oknum  tertentu yang menikmati uang rakyat kecil," ujarnya.Dukungan ini sesuai dengan motto atau janjinya dulu bahwa oknum oknum  yang melakukan kasus harus dibersihkan di tanah Papua. "Menurut kami motto tersebut sangat luar biasa sehingga  AMPP mendukung penuh  Gubernur PapuaKanes Yostekosta perwakilan dari pemuda Premomora di tanah Papua mengatakan agar  pejabat dan para politisi di Papua memperhatikan generasi muda.Masih menurut Kanes, apabila korupsi terus berjalan sama saja membunuh orang Papua itu sendiri karena korupsi itu untuk  kepentingan pribadi bukan kepentingan  masyarakat."Pada umumnya  masyarakat Papua merasa tertindas dan menderita karena kelakuan dari para pejabat yang melakukan tindak korupsi, pemimpin itu bukan untk mendidik yang tidak baik akan tetapi harus melayani masyarakat luas. (Sandra)