NABIRE - Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (AMPK) serta tokoh-tokoh adat dan para kepala suku di 7 wilayah adat, menolak tegas hasil test CPNS 2018 di Kabupaten Nabire, dijadikan lahan bisnis dan politik.

Aksi demo damai di Kantor Bupati Nabire, dilakukan pukul 13.30 WIT.

Ketua Koorlap Umum, Hendrik Andoi, menyatakan, Pemda Nabire diminta hentikan hasil pemberkasan CPNS formasi 2018 hingga aspirasi MPK dijawab.

Demo damai di halaman Kantor Bupati Nabire, di Jalan Merdeka, Selasa, (25/08/2020) “Pemerintah kami akan tunggu waktu yang dekat.

Sesuai aspirasi ini dan pernyataan kami, kami akan tunggu sampai ada jawabannya,” kata Hendrik Andoi.

Salah satu peserta test CPNS 2018 yang lulus administrasi, Jekson Degei, menyatakan dirinya juga penasaran pada hasil pengumuman hasil seleksi CPNS.

Sebab dirinya lulus administrasi test CPNS 2018, tapi hasil pengumuman tidak ada namanya.

Padahal dirinya memiliki skor nilai lebih dan lulus administrasi.

“Dan saya sudah di bagian adminitrasi sudah lulus, tapi hasil pengumuman CPNS belum lulus.

Padahal saya juga skor nilai tinggi dan lulus administrasi,” katanya.

AMPK menolak hasil pengumuman CPNS itu.

Bupati Nabire dan BKD Nabire segera merekrut kembali dari hasil administrasi.

Massa aksi demo damai 400-an orang yang datang di Kantor Bupati Nabire 400-an orang putra Papua.

Titik kumpul di Pantai Nabire, dan aksi ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Nabire.

AMPK menyerahkan pernyataan sikap yang sama kepada kedua lembaga.

DPR Nabire menjawab pada siang pukul 12.00 WIT.

DPRD Nabire akan buat Pansus sehingga diharapkan massa untuk menunggu waktu.

Helen Swabra, Korlap Tokoh Perempuan Papua, menegaskan jika pihaknya juga menolak hasil pengumuman CPNS 2018 yang diumumkan oleh BKD dan Bupati Nabire.

“Kami orang Papua dan kami orang asli daerah, tidak ada satupun yang lulus CPNS 2018.

Orang asli Papua 20 persen.

Non Papua 80 persen.

Apakah 80 persen itu orang asli Papua atau apakah 20 persen non Papua.

Untuk itu, Pemda, bupati, BKD dan DPR Nabire segera bentuk Pansus dan hasilnya kami orang asli Papua tunggu jawaban,” katanya.

Pernyataan Sikap

1. Menolak tegas hasil pengumuman test CPNS formasi 2018.

2. Hasil test CPNS diumumkan secara transparan terbuka, disertai lampiran nomor peserta yang jelas dan nilai hasil tes.

3. Kuota 80 persen, benar-benar harus diperuntukan bagi orang asli Papua (OAP).

4. Kuota 20 persen garus diprioritaskan kepada non Papua yang ber-KTP Nabire dan orang tuannya berdomisili dalam kurun waktu lama, serta berjasa ikut membangun Nabire sebagai PNS, TNI POLRI, swasta, petani, nelayan ataupun buruh.

5. Memperhatikan nasib para honorer yang telah lamah mengabdi di Nabire dan mengikut testing CPNS Formasi 2018.

6. Segera hentikan pemberkasan CPNS hingga ada kejelasan mengenai persoalan ini.

7. Meminta DPRD Nabire membentuk Pansus Hak Angket guna mengusut persoalan ini. (eby)