NABIRE - Ketua Forum Komunikasi Pemuda Mee Provinsi Papua Deky Degey,SE kembali bertanya kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai dan Pemerintah Kabupaten Deiyai yang hingga kini belum memiliki jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di empat kabupaten ini secara definitif. Karena menurut Deky, dengan belum adanya pimpinan DPRD yang devinitif akan merugikan masyarakat dari sisi pembangunan di 4 kabupaten tersebut. Sebab dengan tidak adanya pimpinan DPRD, maka untuk menjalankan tugas dan fungsi DPRD tidak akan berjalan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat di empat kabupaten yang dimaksud.Sehingga dirinya, menyarankan kepada ketua DPRD sementara, Sekertaris Dewan (Sekwan) dan pimpinan Partai Politik (Parpol) pemenang atau perolehan suara terbanyak agar duduk bersama dan memproses dan menetapkan pimpinan DPRD untuk melanjutkan fungsi dewan dalam pengawasan proses pembangunan daerah di 4 kabupaten ini.Dikatakan Deky Degey kepada Papuapos Nabire Rabu (20/5) di seputar Hotel Karya Papua Nabire, jika keputusan pimpinan DPRD definitif terus diulur-ulur proses Surat Keputusan (SK) nya, maka akan berakibat fatal terhadap pembangunan dan juga masyarakat pendukung akan membaca kinerja pimpinan Parpol dan wibawa Parpol akan menurun di Pemilihan Legislatig (Pileg) tahun 2019 mendatang.Bahkan dirinya pun menyarankan agar pimpinan dewan sementara, Sekwan dan Parpol di Kabupaten Nabire harus segera mungkin mengambil keputusan, soalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire telah meluncing tahapan Pilkada Nabire, namun hingga kini belum ada pimpinan DPRD Kabupaten Nabire yang devinitif.“Parpol pemenang harus duduk bicara demi kepentingan pembangunan di daerah, dan dalam pembicaraan tersebut jangan sampai ada kepentingan-kepentingan, tetapi ingat saudara di pilih untuk mewakili masyarakat dan menyuarakan aspirasi atau suara rakyat, sehingga jangan pikir kepentingan politiknya saja,” tandasnya.Dan untuk Kabupaten Nabire, jika tidak ada pimpinan DPRD sepanjang kegiatan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati berakhir, maka ini merupakan sejarah baru di negara ini yang Pilkada tanpa pimpinan DPRD devinitif, sebab tugas ketua DPRD untuk mengawasi jalannya Pilkada, bukan oleh pimpinan sementara DPRD.Demikian diharapkan kepada Sekwan, pimpinan DPRD sementara dan pimpinan Parpol pemenang Pileg harus duduk bersama menyelesaikan persoalan terhambatnya SK pimpinan DPRD devinitif di 4 Kabupaten ini agar pelaksanaan pembangunan di 4 Kabupaten ini bisa berjalan dengan baik, karena tugas dan fungsi DPRD benar-benar terlihat. (des)