NABIRE - Tenaga Honorer yang melakukan aksi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nabire. Dalam aksi tersebut, dilandaskan atas tidak diangkatnya honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nabire.

Koordinator aksi, Melianus Pigai mengatakan, aksi menuntut ke BKD Kabupaten Nabire ini agar segera menyelesaikan tenaga honoror yang telah menyerahkan berkas untuk menjadi PPPK. 

Hal tersebut membuat aksi tenaga honorer yang mana penyelesaian ini agar diselesaikan dari pemerintah pusat dan telah memberikan peluang beberapa kali, namun peluang tersebut diabaikan oleh Pemkab Nabire dan tidak menanggapi hal tersebut dengan serius. 

Maka dari itu, menurutnya, tenaga honorer yang masuk dalam kategori PPPK mendatangi kantor BKD Nabire dan melakukan aksi.

"Banyak peluang pemerintah pusat kasih ke Pemerintah Kabupaten Nabire, tapi peluang-peluang itu tidak ditanggapi dengan alasan banyak pegawai dan anggarannya tidak mampu dan bahkan hal tersebut mereka sendiri yang mempersulitnya. Karena mereka membuka formasi di luar Kabupaten Nabire, bahkan sampai tiba di Jayapura," kata Melianus Pigai, ketika diwawancarai di Kantor BKD Nabire, Rabu (11/2/2026).

Ia menambahkan, tenaga honorer yang mendatangi kantor BKD itu ingin menanyakan kepada BKD Nabire, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK sudah sampai di mana, karena pemerintah pusat sudah menutup hal tersebut.

"Berkas-berkas yang sesuai dengan mediasi kami, yaitu Bupati, Sekda, Kepala BKD, Wakil Bupati Nabire di Aula Sekda itu tanggal 14 November 2025 dan mengumpulkan berkas waktu itu untuk yang paruh waktu. Kalau untuk yang penuh waktu hingga pada saat ini belum bisa menerima SK dengan berbagai alasan. Lalu untuk yang prauh waktu ini akan diusahakan, namun hingga saat ini waktunya tersebut sudah lewat," katanya.

Menurut penjelasan massa aksi, bahwa Kepala BKD Nabire akan mengusahakan hal itu. Namun, ia tidak percaya karena waktu sudah lewat dan waktu penyelesaiannya sudah lewat.

Ia berharap dan meminta tolong untu dapat menyelesaikan hak tersebut, agar mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. PPPK paruh waktu dan penuh waktu sekalian tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Nabire dan pernah bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Massa aksi juga berniat untuk menutup kantor BKD, ia menjelaskan karena jawaban BKD Nabire sama seperti yang dulu yang disampaikan dan merasa dirugikan serta tidak dihargai seperti itu serta akan menutup kantor BKD sampai masalah ini benar-benar tuntas.

Massa aksi sekitar 100 orang, namun ada beberapa orang yang belum tahu informasi jadi belum datang. Setelah melakukan wawancara dengan massa aksi, media ini mencoba mengkonfirmasike Kepala BKPSDM Nabire, Yohanis Pigome, S.Sos., MM. Namun media ini tidak lagi melihat Kepala BKD Nabire, dan setelah bertanya ke staf BKD Nabire mereka menjawab pak kepala sudah pulang.(edi)