NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire secara resmi memulai rangkaian kegiatan pelayanan jemput bola (gebrak) administrasi kependudukan yang dipusatkan di Balai Kampung Wanggar Sari, Rabu, 22 Juli 2026. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, S.Sos., MM., MH., dalam sambutannya menyampaikan program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh bagi masyarakat di daerah tersebut.

“Di kesempatan ini saya menyampaikan laporan singkat terkait dengan pelayanan gebrak (jembol/jemput bola), pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan capaian kepemilikan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan," ujar Yohanes Pigome di hadapan warga dan tamu undangan. 

Ia menjelaskan, pelaksanaan program jemput bola tahun ini dibagi ke dalam tiga wilayah sasaran utama guna menjangkau seluruh masyarakat yang belum memiliki identitas resmi.

Lokasi pertama difokuskan di Distrik Wanggar yang meliputi wilayah Distrik Yaro, Distrik Wanggar, serta Distrik Nabire Barat. Selanjutnya pada hari kedua, Kamis, 23 Juli 2026, tim pelayanan terpadu akan bergeser ke Distrik Makimi yang mencakup Distrik Siriwo, Napan, Moora, Makimi, hingga Teluk Kimi. 

Sementara itu, hari ketiga kegiatan akan menyasar wilayah barat yakni Distrik Uwapa beserta cakupan wilayah di Distrik Teluk Umar.

Sasaran utama dari kegiatan jemput bola ini adalah seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nabire, khususnya di distrik-distrik terpencil yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. Melalui layanan keliling ini, warga dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian serta dokumen kependudukan pendukung lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.

Yohanes Pigome berharap partisipasi aktif dari masyarakat yang hingga kini belum tercatat dalam database kependudukan agar segera memanfaatkan momen tersebut. 

Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan syarat mutlak yang senantiasa dibutuhkan dalam mengakses berbagai pelayanan publik, bantuan sosial, maupun urusan administrasi formal lainnya. Mengakhiri laporan pembukaannya, ia memohon kesediaan Bupati Nabire untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan dimulainya kegiatan pelayanan tersebut.

Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., yang hadir untuk membuka kegiatan secara resmi, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, termasuk kehadiran anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun serta jajaran Kementerian Dalam Negeri yang turut mengawal pembangunan di Provinsi Papua Tengah. 

Dalam arahannya, Bupati Mesak mengingatkan kembali pentingnya tertib administrasi kependudukan berkaca dari pengalaman pilkada sebelumnya yang sempat menghadapi sengketa akibat ketidaksesuaian data pemilih dan jumlah penduduk riil.

“Oleh sebab itu, ini adalah suatu peninjau besar bagi kami pemerintah untuk mendata kembali data kependudukan seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah,” tegas Mesak Magai. 

Ia menambahkan, pasca-pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, seluruh dokumen kependudukan warga harus segera disesuaikan dan diperbarui ke identitas wilayah yang baru dengan dukungan penuh dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Bupati juga menyoroti berbagai kendala di lapangan yang kerap dihadapi para kepala distrik dan kepala kampung, terutama yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Sering kali jumlah warga penerima bantuan di kampung melebihi data kepemilikan KTP akibat mobilitas penduduk yang tinggi atau warga luar daerah yang menetap tanpa memperbarui identitas domisili mereka. Oleh karena itu, program jemput bola ini dinilai sangat strategis untuk menertibkan data kependudukan hingga ke wilayah-wilayah pinggiran dan kawasan terisolir.

Plh Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Kemendagri, Ahmad Ridwan, SE., M.Si., dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) dalam hal pelayanan dokumen kependudukan. 

Ia membawa serta tim teknis khusus yang berpengalaman melayani masyarakat di berbagai wilayah pedalaman Papua untuk memastikan pelayanan pencetakan dokumen dapat dilakukan langsung di tempat.

Tak lupa, ia mengingatkan para orang tua dan generasi muda agar secara berkala memperbarui data kependudukan mereka, terutama bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, perguruan tinggi maupun mendaftarkan diri sebagai anggota TNI dan Polri.

Ahmad Ridwan juga menekankan pentingnya kesesuaian data identitas mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga hingga KTP tanpa ada kesalahan sekecil apa pun pada ejaan nama, gelar maupun spasi. Ketidaksamaan data antar-dokumen sering kali menjadi hambatan krusial bagi anak-anak muda Papua saat hendak mengikuti seleksi penerimaan abdi negara. 

Di akhir arahannya, ia menegaskan kembali bahwa seluruh rangkaian pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dukcapil di seluruh wilayah Indonesia sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. (sam)