NABIRE — Sebanyak 50 sasaran keluarga di Kabupaten Nabire dinyatakan lolos tahap verifikasi dan validasi data untuk menerima bantuan program bedah rumah. Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kepastian jumlah penerima bantuan tersebut disampaikan usai kegiatan sosialisasi bedah rumah yang digelar di Kantor Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (20/11/2026). Bantuan rehabilitasi rumah ini menyasar warga yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal demi menunjang kesehatan keluarga.

Petugas Penyuluh Lapangan KB Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nina S.R. Bangga, A.Md.Farm., menjelaskan bahwa ke-50 penerima bantuan tersebut telah melalui proses pengecekan langsung di lapangan.

"Hasil survei kemarin itu total ada 50 sasaran yang telah lolos verifikasi dan validasi data untuk dibantu perehaban rumah," ujar Nina saat diwawancarai usai kegiatan.

Menurut Nina, kriteria utama penerima bantuan wajib masuk dalam kategori sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta) atau balita. Selain itu, keluarga tersebut harus tergolong dalam kelompok berisiko stunting, seperti ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) maupun anak yang berat badannya sulit naik.

Dari sisi kelayakan fisik bangunan, tim survei memprioritaskan rumah-rumah yang memiliki persoalan sanitasi dasar serta kerusakan pada struktur utama. Banyak ditemukan rumah warga yang secara fisik terlihat berdiri, namun belum dilengkapi fasilitas buang air besar maupun akses air bersih yang memadai.

"Prioritas utama kita adalah untuk penurunan angka stunting, salah satunya lewat perbaikan sanitasi karena kebanyakan rumahnya ada, tetapi jamban dan tempat air bersihnya belum ada," jelas Nina menambahkan. Selain sanitasi, perbaikan juga difokuskan pada bagian atap atau dinding rumah yang mengalami kerusakan.

Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Aloysius Karubaba, S.Sos., M.Sos., menuturkan bahwa program ini merupakan wujud kerja sama perdana antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dan Kementerian PKP di Kabupaten Nabire. Dalam kolaborasi ini, BKKBN berperan sebagai pihak pengusul data berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga.

Data usulan dari BKKBN tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Kementerian PKP melalui proses verifikasi faktual di lapangan.

"Dari hasil verifikasi tersebut, warga yang memenuhi kriteria dinyatakan berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah," kata Aloysius.

Aloysius menegaskan bahwa penyediaan hunian layak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam regulasi tersebut, penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

"Program bedah rumah ini termasuk dalam intervensi sensitif untuk mewujudkan rumah layak huni melalui kerja sama antarlintas sektor bersama Kementerian PKP," pungkasnya.(sam)