Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Kanal

Pemda Intan Jaya

Kumpulan berita, laporan, dan liputan terbaru dari kanal Pemda Intan Jaya.

572

Artikel

Arsip

Foto berita: Soal Pengisian Pj Bupati Intan Jaya,  Asir Mirip : Kami Tak Pernah Demo, Hanya Audiensi
Pemda Intan Jaya

Soal Pengisian Pj Bupati Intan Jaya, Asir Mirip : Kami Tak Pernah Demo, Hanya Audiensi

NABIRE – Komentar percakapan telepon Wamendagri, John Wempi Wetipo, yang menyebutkan ada aksi demo dalam memperjuangkan pengisian jabatan Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya, ditanggapi oleh Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si. Melalui sambutan teleponnya semalam, Sekda Asir Mirip menyampaikan jika tidak ada pihak yang melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Papua Tengah. Namun yang dilakukan hanyalah menyampaikan aspirasi dengan beraudiensi dengan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua Tengah.

Foto berita: Perwakilan ASN dan Masyarakat Dukung Calon Tunggal Asir Mirip Pj Bupati Intan Jaya
Pemda Intan Jaya

Perwakilan ASN dan Masyarakat Dukung Calon Tunggal Asir Mirip Pj Bupati Intan Jaya

NABIRE – Perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Intan Jaya mendukung calon tunggal yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Intan Jaya, yaitu Asir Mirip, S.Pd, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya. Dukungan terhadap Asir Mirip, S.Pd, M.Si yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kabupaten Intan Jaya disampaikan Tim Perwakilan ASN dan Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, melalui ketuanya, Detinus Sani, S.Sos, dalam aspirasinya kepada Kementerian Dalam Negeri RI.

Foto berita: Ikuti Seleksi Anggota KPU, ASN Harus Ijin Instansinya
Pemda Intan Jaya

Ikuti Seleksi Anggota KPU, ASN Harus Ijin Instansinya

INTAN JAYA – Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian di daerah, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam seleksi anggota KPU harus memohon ijin kepada instansinya. Dan sesuai dengan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (1) butir b disebutkan bahwa “PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi komisioner dan anggota lembaga non struktural”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 276 butir b, disebutkan “PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural.”

Halaman 13 dari 58