Papua Barat Belajar e-Planning & e-Budgeting ke Papua

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua Barat belajar ke Pemerintah Provinsi Papua mengenai implementasi sistem e-Planning dan e-Budgeting. Langkah ini dilakukan pemerintah Papua Barat sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.Dalam kunjungan kerja ke Papua pada Rabu, (3/7/2019), tim Papua Barat dipimpin langsung Sekda Nataniel Mandacan. Mereka disambut oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.Kerjasama ini ditandai dengan penadatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Papua Barat dan Papua. Penandatangan itu dilakukan oleh Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua Hery Dosinaen.Kepada Pers, Nataniel Mandacan mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di Papua Barat yang masih rendah."Kami memang baru mau memulai, jadi beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogja and Surabaya untuk belajar mengenai e-Planing dan e-Budgeting. Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya jauh lebih dekat dan juga sudah menerapkan e-Government," katanya.Sejauh ini, diakui Nataniel, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia mengharapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing"Harapan kami seperti itu sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional," tambahnya.Nantaniel pun mengakui pihaknya melalui Dinas Kominfo setempat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem e-Government. Kalaupun kedepan ada kendala, kata dia, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua."Kalau kekurangan SDM, kami nanti akan menggunakan anak-anak yang baru lulus SMA untuk kemudian dilatih dan kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," tutupnya.