Home Opini REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA

REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA

suroso  Kamis, 16 Mei 2024 1:13 WIT
REKRUITMEN POLITIK DI TANAH PAPUA

OLEH : JOHN NR GOBAI


Pengantar

Tentu kita semua ketahui bersama bahwa Rekruitmen Politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah. 

Untuk Papua tentu harus mendasari dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 jo UU No 2 tahun 2021 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah. 


Pandangan ahli tentang Rekruitmen Politik


Menurut Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi Politik, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015 ,hlm.129 , istilah rekrutmen politik. Menurut Ramlan Surbakti (2003) bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik dipandang sebagai lembaga politik yang melaksanakan rekrutmen politik.

Istilah rekrutmen politik ini digunakan oleh UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ketika mengatur tentang fungsi partai politik yaitu salah satu fungsinya tersebut adalah partai politik melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dimaksudkan untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh DPR. Tidak semua jabatan melibatkan peranan partai politik, hanya jabatan yang bersifat politik saja (jabatan publik yang melibatkan partai politik) atau yang melibatkan peran partai poitik melalui prosedur politik.

Menurut Pippa Norris,Pippa Norris, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, KPK  & LIPI, Jakarta, 2016, hlm. 10, tahap sertifikasi mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Sementara tahap nominasi berkaitan dengan ketersediaan kader-kader partai yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi. Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang menang

Rekruitmen Politik dilakukan oleh partai politik adalah untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Undang-undang tentang Pemilu diatur pencalonan bakal calon anggota DPR, DPRD, calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka. Dalam penjelasanya dinyatakan cukup jelas, akibatnya Partai politik memiliki tafsiran yang bebas mengenai demokratis dan terbuka tersebut. Di sinilah peran konsep, prinsip dan asas hukum untuk membingkai pola rekrutmen tersebut agar tidak menjadi rekrutmen yang hanya berorientasi pada tujuan dan kepentingan partai politik semata atau menurut Paraniari Siahaan,Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 442-443,terjadi disfungsi rekruitmen, karena proses rekruitmen selama ini didasarkan atas karir politik di partai politik, tawar menawar kepentingan, dan juga the money of candidate (mahar) bukan atas dasar the capability and credibility of candidate. 


Dasar Hukum

Pada pasal 223 dan 241 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa seleksi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR dan DPRD dilakukan secara demokrasi dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan atau peraturan internal partai politik peserta pemilu.

Untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara 

demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sebagaimana pula diatur UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/kota secara langsung dan demokratis. Pencalonan calon Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut dilakukan oleh juga partai politik dan perseorangan. 


Dasar teori Rekruitmen politik  di Tanah Papua


Daerah istimewa

Menurut,“Seopomo dengan paham Negara integralistik menyampaikan bahwa :“...Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasarkan atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun”,lebih lanjut dalam menjelaskan susunan pemerintahan, Soepomo menyampaikan bahwa: “hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. 

Daerah daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang dalam bahasa Belanda dinamakan zelfbesturendelanschapen. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli, ialah dorfgemeinschaften, daerah?daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh.... Dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli. ”hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. 

Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu adalah pertama daerah kerajaan baik diJawa maupun diluar jawa dan kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Karena itu daerah-daerah itu harus dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan aslinya“. Pendapat Supomo ini kemudian masuk dalam pasal 18 UUD 1945 butir II yaitu “Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturede 

landschappen seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. 

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat “istimewa“. Hal ini di usulkan oleh kedua pendiri Negara NKRI mungkin karena Muh Yamin adalah seorang yang berasal dari Sumatra dan supomo adalah seorang pakar hukum adat, sehingga pemikirannya sangat bernuansa adat, beliau ini juga terkenal dengan paham integralistiknya, namun dia juga yang menguslkan adanya bentuk musyawarah untuk mufakat, dan paham 

kekeluargaan sebagai basis dari sebuah Negara.

Papua merupakan daerah yang mendapat keistimewaan karena mempunyai yang tentu berbeda dan juga mempunyai sejarah integrasi kedalam Negara Indonesia yang berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia, mempunyai kondisi kehidupan bernegara yang berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia serta adanya Majelis Rakyat Papua sehingga dapat dapat disebut Daerah Istimewa, hal itu dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada bagian 1. Umum paragraf 6 

berbunyi sebagai berikut: Hal-hal mendasar yang, menjadi isi Undang Undang ini adalah: Pertama : pengaturan kewenangan antara Pernerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penetapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; Kedua : pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar.


Desentralisasi Asimetris

Menurut Djohermansyah Djohan selaku ahli bidang politik lokal dan otonomi daerah Daerah yang diberi predikat otonomi khusus dengan undang-undang boleh saja bersifat desentralisasi asimetris, bukan simetris atau yang otoritasnya oleh pemerintah pusat dilakukan secara luar biasa. Dengan arti kata, daerah tersebut dapat saja lebih dan berbeda dari daerah 

yang lain, baik dalam kewenangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal dan administrasi, dan termasuk soal kepartaian, lebih spesifik lagi bahwa Desentralisasi asimetris (asymetric decentrlization) bukanlah pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi. 

Melalui kebijakan desentralisasi asimetris dicoba diakomodasi tuntutan dari identitas lokal ke dalam suatu sistem pemerintahan lokal yang khas. Hasil dari penelitian Rasyidin (2015) desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintah diluar ketentuan umum dan khusus.

Perbedaan desentralisasi simetris dan asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (comformity) dan tingkat keumuman (commonality) dalam hubungan suatu pemerintah (Negara bagian/daerah), dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar daerah. Desentralisasi bisa berjalan lamban apabila pemerintah pusat kurang serius, kurang ikhlas, kurang memfasilitasi, kurang memberikan bimbingan dan kurang melakukan pengawasan dan penerapannya. Desentralisasi asimetris yang merupakan pemberian kewenangan hanya ada pada Pengangkatan Anggota DPRP Otsus yang merupakan kewenangan daerah dan juga adanya MRP serta Gubernur dan Wagub adalah OAP, serta adanya Perda yang namanya perdasus yang memerlukan persetujuan MRP.

Yang lainnya belum ada Desentralisasi Asimetris,Jika pun ada seluruh Indonesia sama diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, dan adanya juga mekanisme fasilitasi dalam pembahasan Perda yang harus melalui Depdagri sesuai Permendagri No 120 TAHUN 2018 jelas akan membuat perda yang kita hasilkan isinya atau substansi nya tidak mencerminkan kekhususan bagi OAP karena menggunakan standar nasional.

Apa yang disampaikan Bp Lukas Enembe Gubernur Papua bahwa Papua butuh kewenangan adalah benar dan tepat jika kita kritisi isi UU Otsus pasal pasal dalam UU Otsus telah membatasi kewenangan Gubernur dan dengan UU No 23 tahun 2014 maka UU Otsus menjadi tidak berarti kecuali beberapa hal yang saya sebutkan di atas atau dengan kata lain terdapat standar ganda pengelolaan pemerintahan di Papua.


 Afirmatif Action Policy

Menurut Bambang Darmono,kebijakan affirmative dalam Otonomi khusus adalah Diskriminasi positif, kebijakan ini memberi ruang terbuka untuk meningkatlan kapasitas dan kapabilitas masyarakat papua.

Menurut Shidarta dari Universitas Binus, Afirmative action pada dasarnya suatu kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistinewaan pada kelompok tertentu.

Penjelasan Umum UU Nomor 21/2001 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya dengan adanya UU No 21 Tahun 2001 adalah ingin memberikan kebijakan afirmatif (affirmative action policy), yaitu semacam program khusus yang bertujuan untuk memberikan peluang dan keistimewaan hal itu ditandai dengan adanya Pengangkatan Anggota DPRP Otsus, adanya MRP serta Gubernur dan Wagub adalah OAP, adanya Dana Otsus bagi Papua, dalam kerangka ini juga diharapkan Bupati dan Wakil Bupati juga OAP.


Rekruitmen Politik di Papua


Keberadaan Parpol juga diatur dalam Pasal 28 UU Otsus Papua yang meliputi; pertama, penduduk Papua dapat membentuk partai politik. Kedua, tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam Pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ketiga, rekrutmen politik oleh partai politik di Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Dan keempat, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. 

Dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 3 dan 4 disebutkan Ayat (3) Rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Ayat (4) Permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik.

Saya mengikuti banyak oknum teman teman  selama ini, merasa nyaman karena punya uang, bisa atur dengan penguasa daerah,atur dengan penyelenggara,sehingga lupa melihat ancaman didepan mata, dengan mengambil langkah antisipasi, membuat atau mendorong regulasi tentang rekruitmen politik sesuai psl 28 ayat 3 dan ayat 4, atau dengan menitipkan pasal atau ayat pada UU Parpol,dll atau mendorong PKPU Khusus Papua,sehingga rekruitmen politik di Papua dapat mendasarkan diri pada pengaturan psl 28 ayat 3 dan ayat 4 UU No 21 Tahun 2001 Jo UU No 2 tahun 2021, dengan memberikan afirmasi kepada Orang Asli Papua

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan kepala daerah di Tanah Papua Partai Politik harus memprioritaskan Orang Asli Papua, rekruitmen politik haruslah mendapatkan rekomendasi Majelis Rakyat Papua terkait Orang Asli Papua, bahkan ada harapan tidak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juga harus Orang Asli Papua, sehingga harapannya partai politik tidak harus terbuka dan independen tetapi untuk Papua mestinya menghormati hal mendasar disusunya UU Otsus dan juga teori diatas. 

Pemikiran lain yang dapat dikembangkan dalam Pemilihan Legislatif untuk DPR RI dan DPD RI adalah adanya Kuota dalam penentuan Calon Terpilih yaitu skema 80% dan 20 % sebagai bentuk afirmasi politik bagi Orang Asli Papua, hal ini tentu harus diatur didalam PKPU.


Penutup

Guna mengantisipasi tidak terulang pada tahun 2029 untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala daerah dalam tahun 2024, maka haruslah ada gerakan yang dibuat oleh Orang Asli Papua guna guna mendorong adanya sinkronisasi antara UU Otsus dengan UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada dan PKPU, orang papua harus bersatu, untuk menciptakan bargaining politik agar diperoleh kompromi politik dengan cara, Pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 atau memasukan ketentuan, rekrutmen politik oleh partai politik di Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 dan 4 UU No 21 tahun 2001 Jo UU No 2 tahun 2021 dalam UU PILKADA dan PKPU serta UU PEMILU 2029 agar diatur satu bab atau ayat yang berlaku khusus di Provinsi Provinsi di Tanah Papua, yang isinya antara lain.

1.Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juga harus Orang Asli Papua. 

2.dalam Pemilihan Legislatif untuk DPR RI dan DPD RI adalah adanya Kuota dalam penentuan Calon Terpilih yaitu skema 80% dan 20 % sebagai bentuk afirmasi politik bagi Orang Asli Papua. ***

suroso  Jumat, 14 Juni 2024 12:43
Upaya Kongkrit Menurunkan angka kesakitan akibat Malaria Menuju Eliminasi Malaria di Kabupaten Nabire 2030
Malaria merupakan penyakit menular yang berpotensi fatal dan banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis. Setidaknya 270 juta orang di seluruh dunia menderita malaria, dan lebih dari 2 miliar orang, atau 42% populasi dunia, berisiko terkena malaria. WHO mencatat antara satu hingga dua juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles.: Beberapa orang sering menderita penyakit malaria, dengan gejala khas berupa peningkatan suhu tubuh sementara disertai mual dan muntah. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina yang menunjukkan gejala khas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) tentang kasus malaria di seluruh dunia. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 229 juta kasus infeksi malaria di 87 negara endemis malaria, dibandingkan dengan 238 juta kasus pada tahun 2000.
suroso  Senin, 27 Mei 2024 12:10
Kepala Sekolah Berperan Penting Dalam Penyaluran Bakat dan Minat Siswa
Penulis: Wiantri Viami Amin, S.Pd SEMUA siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang dapat menyalurkan minat dan bakatnya. Sekolah dan orang tua harus memberikan dukungan penuh kepada siswa. SMA Muhammadiyah Nabire memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengikuti kegiatan yang membantu siswa menyalurkan bakat dan minatnya.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan