NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri persoaLan honorer K2 tahun 2023 di Kabupaten Nabire. Pansus akan dibiayai dengan dana DPRD Nabire karena tidak ada dana Pansus dalam plafon anggaran Sekretariat DPRD Nabire tahun 2023.
Pembentukan Pansus disepakati melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Nabire yang digelar di Ruang Banmus DPRD Nabire, Selasa (24/1) siang. RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire, Evan Robert Ibo.
Sebelum disepakati untuk membentuk Pansus Tenaga Honorer K2, dua wacana yang berkembang di dalam rapat tersebut yakni menunda rapat dengar pendapat dan solusi kedua mengeluarkan rekomendasi DPRD Nabire terhadap tenaga honorer K2. Rapat itu sendiri tidak dihadiri eksekutif khususnya Bupati Nabire, Mesak Magai dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nabire, Yohanes Pigome yang diharapkan hadir untuk memberikan penjelasan kepada DPRD Nabire dan perwakilan tenaga honorer K2.
Wacana pertama berkembang karena, eksekutif yang diharapkan hadir untuk memberikan keterangan atas tuntutan tenaga honorer K2 kepada DPRD Rabu pekan lalu. Namun karena eksekututif tidak hadir sehingga sebagian anggota menghendaki rapat dengar pendapat ditunda hingga Bupati dan Kepala BKPSDM hadir saat RDP berikut. Amandus Pigay meminta pimpinan dewan untuk menunda pertemuan hingga Bupati nersama stafnya hadir dalam RDP berikut untuk menjelaskan persoalannya. Dan hal ini didukung beberapa anggota dewan lainnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Sambena Inggeruhi mengusulkan untuk menyusun dan menyamaikan rekomendasi DPRD Nabire terhadap penanganan masalah tenaga honorer di daerah ini. Hal ini didukung anggota dewan, Rohedi M Cahya dan beberapa anggota lainnya. Wakil Ketua I, Evan Robert Ibo juga sependapat dengan Sambena.
Wakil Ketua II, H Mohammad Iskandar menjawab ketidakhadiran Bupati, Mesak Magai dan Kepala BKPSDM, sesuai informasi yang diterima dari Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin, Bupati Mesak sedang sakit dan kepala BKPSDM keluar daerah.
Wakil dari tenaga honorer K2, Huwai mengatakan sebetulnya tenaga honorer datang ke DPRD untuk mendengar penjelasan eksekutif atas tuntutan tenaga honorer. Namun, disesalkan eksekutif tidak hadir saat RDP dengan DPRD Nabire.
Huwai juga menyampaikan salah satu tuntutan tenaga honorer pekan lalu adalah meminta DPRD untuk membentuk Pansus guna mengusut masalah tenaga honorer K2 di Kabupatem Nabire.
Usai mendengar aspirasi tenaga honorer, Ketua Komisi A DPRD Nabire menawarkan untuk membentuk Pansus kepada anggota dewan lainnya. Dan itu disetujui. Pansus akan dibiayai dari anggaran DPRD. Untuk itu. Usai RDP, dilanjutkan dengan rapat internal anggota dewan. (ans)
