SEPERTINYA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Dogiyai sedang goyang diterpa kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai periode 2019-2024. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2019 lalu, porsi pimpinan, Ketua DPRD dipimin partai PDIP. Tetapi, kini posisi Ketua DPRD dialihkan ke PPP sebagai partai pemenang kedua.
Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pemenang kedua tenang-tenang saja. Karena, ketika posisi Ketua DPRD “goyang” dan otomatis Ketua I menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD. Karena, pimpinan DPRD merupakan jabatan yang bersifat kolektif kolegial.
Didaulatnya Simon Petrus Pekei oleh internal anggota dewan sebagai Ketua sementara merupakan pukulan telak bagi partai berlogo kepala banteng di Kabupaten Dogiyai. Simpetu (Simon Petrus) Pekei akan menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Dogiyai akibat ketidakseriusan PDIP mempertahankan jabatan Ketua DPRD, sehingga Simpetu menuainya bagai “durian runtuh”.
PDIP Kabupaten Dogiyai, goyang atau digoyang? Agak sulit untuk memastikan tetapi entah sadar atau tidak, internal PDIP “ikut” menggoyang jabatan Ketua DPRD Dogiyai. Pasalnya, surat pengunduran diri Ketua DPRD, Elias Anou terbongkar, apakah ada unsur kesengajaan atau dibongkar pihak lain. Dalam surat pernyataan, Elias Anou tidak ditujukan ke lembaga DPRD dengan alasan tertentu, tetapi surat tersebut sebagai jawaban atas kesepakatan internal partai untuk membagi masa jabatan Ketua DPRD, sebelum diusulkan sebagai calon Ketua DPRD Dogiyai. Ini menjadi alasan bagi anggota lain. Digoyang ketika pihak lain, di luar PDIP menemukan surat pengunduran diri sehingga terbuka ke publik bahwa Ketua DPRD sudah mengundurkan diri.
Goyang dan digoyangnya jabatan Ketua DPRD Dogiyai ini semakin kuat ketika rekomendasi DPP untuk nama calon Ketua DPRD Dogiyai pengganti antar waktu (PAW) terbuka di lingkungan Komakago (lokasi kantor Sekretariat DPRD Dogiyai).
Sementara goyangan ini semakin menggema di internal dewan, Simpetu sebagai Wakil Ketua I DPRD tenang-tenang saja. Karena, secara otomatis kepemimpinan sebagai akan jatuh ke Wakil Ketua I, sebab pimpinan dewan kolektif dan kolegial.
Akibat terbukanya dua surat tersebut, PDIP Kabupaten Dogiyai “lepas palu sidang” kepada PPP. Entah berapa lama, “palu sidang” akan kembali ke PDIP?
Rapat internal DPRD yang dipimpin Badan Kehormatan dua hari lalu merupakan legitimasi internal dewan, Wakil Ketua I, Simon Petrus Pekei untuk menjalankan tugas dan kewajiban Ketua DPRD. Dan kesepakatan tersebut sebagai salah satu surat pengantar untuk memproses Ketua DPRD PAW ?
Untuk mengambil kembali “palu sidang”, agaknya PDIP masih membutuhkan waktu. Pasalnya, masih butuh proses, mulai dari Kigamani hingga Dok II, Jayapura. Apalagi, kondisi Gubernur Papua, Lukas Enembe demikian, jika SK Ketua DPRD hanya ditandatangani oleh Gubernur. Tetapi jika SK Ketua DPRD bisa ditandatangani pejabat lain di Kantor Gubernur, tidak butuh waktu lama jika Kigamani memprecepat prosesnya, ataukah cukup diurus oleh partai?
Sekalipun SK Ketua DPRD Dogiyai sudah ada, koordinasi lagi dengan pejabat yang melantik Ketua DPRD. Palu sidang kembali ke tangan PDIP ketika sudah dilantik secara resmi. (ans)
