NABIRE – Dinas Pekerjaan Umum bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Dogiyai hingga memasuki semester 2 tahun anggaran 2022 ini belum melaksanakan kegiatan fisik yang sudah direncanakan masing-masing OPD. Jangan mengerjakan fisik menjelang akhir tahun anggaran.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai mendesak kepada DPU dan OPD lain yang menangani pekerjaan fisik agar segera dilaksanakan. Sebab, selama ini tidak ada pelaksanaan pekerjaan fisik di wilayah Kabupaten Dogiyai. “Kapan mau dilaksanakan, ini sudah pertengahan bulan Juli,” kata Minai bernada tanya.
Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan pekerjaan fisik yang dimaksud merupakan kegiatan publik kepada masyarakat sehingga DPU bersama OPD lain yang menangani kegiatan fisik perlu segera dilaksanakan. “Kegiatan fisik ini pelayanan publik jadi segera dilaksanakan,” pintanya.
Minai juga meminta OPD agar dana fisik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai dikerjakan sesuai dengan program sudah ada dan dinput melalui Aplikasi Sistim Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIPDA).
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Dogiyai ini mengingatkan agar OPD melakukan pengawasan kepada pihak ketiga (kontraktor) yang akan mengerjakan pekerjaan fisik. Jangan hanya menyerahkan dananya lalu lupa kontrol dan pengawasan dari OPD. Sebab pengawasan di dalam pembangunan itu penting dilaksanakan.
DPRD Tak Dapat Kode Password
Ketika ditanya, apakah DPRD Dogiyai sudah menerima kode pasward SIPDA dari Kabupaten Dogiyai untuk mempermudah pengawasan, Minai mengungkap hingga saat ini DPRD Dogiyai belum mendapat kode pasward dari Bappeda Dogiyai.
Minai menjelaskan, DPRD sudah meminta kode pasward tersebut tetapi hingga kini belum diberikan sehingga tidak mengetahui rencana dan kegiatan anggaran (RKA) yang diinput melalui aplikasi SIPDA Dogiyai
Minai menambahkan, hal itu pernah menanyakan langsung kepada Ketua Bappeda Kabupaten Dogiyai, Yakob Dogomo saat pertemuan di Nabire beberapa waktu lalu. Dogomo menjawab itu, kewenangan pemerintah, DPRD tidak perlu tahu soal itu. (ans)
