NABIRE – Kabupaten Nabire masih menjadi calon terkuat untuk ditetapkan sebagai ibukota provinsi Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Tengah (DOB PPT). Mayoritas Fraksi DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah masih satu suara menyetujui Kabupaten Nabire menjadi ibukota DOB PPT. Hal ini terungkap saat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) tingkat I dengan pimpinan Komite I DPD RI dan pemerintah pusat, Selasa (28/6/22) kemarin. Apakah akhirnya Kabupaten Nabire menjadi ibukota provinsi, akan diputuskan pada sidang DPR RI yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis (30/6/22) besok.
Pantauan media ini, Raker Tingkat I dari pemerintah pusat diwakili masing-masing oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala Badan Informasi Geospasial. Dalam Raker dibahas sejumlah agenda, diantaranya, laporan Panja 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua ke Rapat Kerja Tingkat I, Pendapat Akhir Mini fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan draft 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi di Provinsi Papua dan penandatanganan peta wilayah.
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan pemerintah menyepakati ibu kota tiga wilayah DOB yakni Nabire, Merauke dan Jaya Wijaya.
"Pada tanggal 27 Juni 2022, panja memutuskan ibu kota provinsi masing-masing dalam rancangan undang-undang pembentukan daerah provinsi di Papua," kata Ketua Panja RUU DOB Papua Junimart Girsang dalam rapat kerja tingkat I terkait RUU DOB Papua, Selasa (28/6/2022).
Politisi PDI-P itu menjelaskan, Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian, Merauke menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan, dan Jaya Wijaya adalah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Dalam prosesnya, sempat terjadi perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah hingga akhirnya Nabire yang ditetapkan.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, perbedaan pandangan itu tampak dari pendapat bupati di delapan kabupaten Papua Tengah.
Dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, enam di antaranya sepakat Nabire menjadi ibu kota, tetapi terdapat dua kabupaten yang memilih Mimika.
"Ya kan waktu itu kita bilang, masih ada dua pandangan. Masih ada yang mengusulkan ibu kota di Papua Tengah ya, yang di Papua Selatan sama di Papua pegunungan sudah enggak ada masalah. (Yang Papua Tengah) Ada sebagian yang mendukung Nabire, itu didukung oleh enam bupati dari delapan itu," ujar Doli.
"Kemudian Mimika didukung enam bupati. Nah waktu itu kami sampaikan, kami sudah putuskan di Nabire dengan berbagai pertimbangan," sambungnya.
Doli menjelaskan, dipilihnya Nabire jadi ibu kota Papua tengah dengan pertimbangan untuk pemerataan pembangunan.
"Pertama, ini kan pemekaran ini tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Nah Mimika dengan kota Timikanya itu kan sudah menjadi kota yang cukup maju, bukan hanya kota yang dikenal di Indonesia, tetapi di dunia internasional," ucapnya.
"Jadi kalau misal kita tarik (ibu kota) lagi di situ (Mimika), berarti kan daerah lain ya tidak tercapai aspek pemeratannya," kata dia.
Berikut rincian daerah di tiga DOB Papua yang disepakati, Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai. Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Nduga. (PPN)
Foto : 29-06-22-Nabire Jadi Ibukota
