DOGIYAI – Bukan sebuah persoalan bila Kabupaten Dogiyai sudah ada satu paket, yaitu ada Kodim dan Koramil. Amanat undang–undang demikian bagian itu dipahami untuk semua pihak yang berkompeten tak ada hal yang dipersoalkan. Kabupaten Dogiyai sudah dua belas tahun, APBD sendiri terpisah dari kabupaten induk, Kabupaten Nabire.
Demikian dikemukakan Kabak Keuangan DPRD Kabupaten Dogiyai di Moanemani beberapa saat lalu kepada wartawan media ini. Hal ini disampikan Nato Bunapa melalui pertemuan bersama pemerintah, DPRD dan masyarakat.
Bagian yang mesti dipahami, kata Nato, tidak boleh ada bujukan untuk tidak menyerahkan lokasi kepada pos persiapan Kodim atau Koramil di Moanemani. Ada pemerintah, DPRD, kesatuan TNI dan kepolisihan di Kabupaten Dogiyai maka tidak ada hal yang dipersoalkan.
“Pemerintah dan dewan, Polsek Kamu dan Mapia, dewan duduk bicarakan bersama. Kita sudah dua belas tahun, tak mungkin bergabung kembali dengan kabupaten induk,” ujarnya.
Pemerintah dan dewan diminta tegas mengambil keputusan. Tak bias birokasi pemerintah Dogiyai lemah dalam hal mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Masyrakat tidak bisa atur pemerintah daerah. Sebaliknya pemerintah Dogiyai rangkul semua komponen di Dogiyai. Bendung reaksi perampokan, pencurian, keributan di Moanemani.
Pejabat pemerintah dan DPRD, ANS Dogiyai berupaya kegiatan harus padat. Seperti disampikan Sekda Dogiyai saat apel pagi.
Setelah ikut apel pegawai pejabat tidak bekerja, duduk di kantor kerja hanya kerja uang kinerja tegas Sekda saat itu.
Pejabat PNS mesti bekerja penuh. Rumah tinggal di Moanemani tidak sepi supaya tak boleh ada aksi pencurian. Dogiyai harus menjadi pusat keramaian aktifitas warga.
“TNI dan kepolisian lebih rajin dari kita,” kata Nato Bunapa. (don)
