Home Pemda Dogiyai Dogiyai Satu-satunya Pemkab Berani Fasilitasi Pendemo Lanjutkan Aspirasi

Dogiyai Satu-satunya Pemkab Berani Fasilitasi Pendemo Lanjutkan Aspirasi

suroso  Kamis, 12 Mei 2022 8:2 WIT
Dogiyai Satu-satunya Pemkab Berani Fasilitasi Pendemo Lanjutkan Aspirasi

NABIRE – Pemerintah Kabupaten Dogiyai merupakan satu-satunya kabupaten di Tanah Papua yang berani memfasilitasi masyarakat pendemo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk melanjutkan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah tingkat atas. Tidak hanya menanggapi demo penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid 2, penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Provinsi Papua, penolakan Pemekaran Polres di Kabupaten Dogiyai ke pemerintah Provinsi dan Pusat, tetapi sebelumnya Pemkab Dogiyai juga memfasilitasi masyarakat pendemo untuk menyalurkan aspirasi ke pemeritnah Provinsi Papua.

Pemkab Dogiyai memfasilitasi pendemo ke pemerintah atas karena tuntutan yang disampaikan saat demo merupakan wewenang pemerintah atas sehingga pemerintah daerah setempat memfasiltasu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke lembaga yang berwenang menjawab aspirasi masyarakat tersebut.

Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai merupakan sosok pejabat pemerintah yang berani memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang berwenang di pemerintah atas seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurut Wakil Bupati, Oskar Makai, tuntutan aspirasi masyarakat yang tidak bias dijawab pemerintah tingkat kabupaten dan tuntutannya kepada pemerintah atas, pemerintah di daerah hanya memfasilitasi agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan ke lembaga berwenang di pemerintah  provinsi dan pemerintah pusat.

Oskar Makai di Nabire, Rabu (11/5) mengungkap beberapa agenda demo tuntutan masyarakat yang  difasilitasi Pemerintah Kabupaten   (Pemkab)  Dogiyai untuk disampaikan  langsung ke lembaga yang terkait.  Ketika adanya rasisme terhadap orang asli Papua yang ditentang masyarakat asli di tanah Papua, Pemkab Dogiyai memfasilitasi perwakilan pendemo dan anggota DPRD Dogiyai untuk menyalurkan aspirasi tersebut ke pemerintah provinsi yakni ke Gubernur Papua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua.

Ketika masyarakat demo untuk menolak Otsus jilid 2, Wakil Bupati Oskar Makai atas nama pemerintah Kabupaten Dogiyai memfasilitasi perwakilan pendemo dan lembaga DPRD Dogiyai untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan dana sebesar Rp 600 juta.

Saat ada aksi demo dari masyarakat untuk menolak Otsus Jilid 2, DOB dan penempatan Polres di Dogiyai, Wabup Oskar Makai juga memerintahkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Dogiyai untuk mengeluarkan dama sebesar Rp 1 miliar dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut dieksekusi BPKD Dogiyai, pekan ini. Dana tersebut untuk memfasilitasi perwakilan pendemo dan Panitia Khusus (Pansus)  DPRD Dogiyai menyalurkan  aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi Papua, Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan ke Jakarta kepada institusi yang terkait dengan Otsus Papua, DOB  Provinsi dan pemekaran Polres.

Menyinggung adanya tanggapan  yang viral lewat media online menanggapi  sikap Wabup Dogiyai, Oskar Makai sebagai upaya mencari  popularitas dan bernuansa politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Oskar dengan tegas mengatakan tanggapan seperti ini dari pihak-pihak yang tidak mampu mengamankan daerah. Karena, langkah tersebut dibijaki untuk mengamankan kondisi masyarakat di daerah. Dan  upaya memfasiltasi pendemo bersama anggota dewan ke institusi pemerintah yang terkait, bukan baru mulai menjelang persiapan Pilkada 2024 tetapi sudah dilaksanakan ketika adanya rasisme dalam tahun 2017 lalu.

Untuk meredam aksi demo masyarakat terhadap penolakan Otsus jilid 2 dan pemekaran DOB di Provinsi Papua, Oskar Makai menilai sebaiknya pemerintah kabupaten memfasilitasi perwakilan kelompok protes bersama anggota untuk menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Demikian juga pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi DPRP untuk menyampaikan aspirasinya langsung ke Jakarta. Karena, persoalan pemekaran DOB dan Otsus jilid 2 bisa dijawab oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. (ans)


suroso  Kamis, 17 Maret 2022 22:52
Menuju sdm Pemilu Yang Tangguh
*) Oleh : Akbar Muram Dani, S.IP.*
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan