Home Papua Harmonisasi RUU Papua, Komisi II Sampaikan Sejumlah Catatan

Harmonisasi RUU Papua, Komisi II Sampaikan Sejumlah Catatan

suroso  Kamis, 7 April 2022 8:33 WIT
Harmonisasi RUU Papua, Komisi II Sampaikan Sejumlah Catatan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal menyampaikan beberapa catatan terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Utara. Beberapa hal tersebut di antaranya yakni peristilahan, pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga batas wilayah dan juga nama adat di beberapa wilayah Papua. Termasuk pada peristilahan, ia menilai hal tersebut perlu dirundingkan kembali.

Terlebih sebelumnya, dalam draf RUU, penggunaan istilah untuk Provinsi Papua yang baru ini adalah pemekaran. Namun dalam rapat panja, penggunaan istilah kembali menjadi pembentukan. “Jadi ini barangkali patut kita dudukkan karena draft yang ada pada kami semuanya pemekaran, bukan pembentukan,” ujar Syamsurizal dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Anggota Baleg DPR RI itu melanjutkan, dalam surat yang disampaikan Komisi II DPR RI ke Baleg DPR RI pada 17 Januari lalu pun disebutkan sebagai pemekaran berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Terlebih, dalam pasal 76-77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, dijelaskan pemerintah dan DPR RI dapat melakukan pemekaran. “Barangkali ini  bisa menjadi pertimbangan kita semua,” ujar Syamsurizal.

Selanjutnya, untuk pengaturan ASN, dirinya meminta agar hal itu menjadi perhatian Tenaga Ahli Badan Keahlian DPR RI karena DPR RI pun saat ini tengah membahas revisi UU ASN. Terkait batas wilayah, dirinya menyampaikan masukannya, bahwa dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat itu Mendagri mengusulkan agar soal batas wilayah tidak perlu disebutkan dalam RUU. Sebab, batas wilayah tersebut nantinya akan diatur dalam Permendagri dan Keputusan Menteri (Kepmen).

“Jadi soal batas (wilayah) itu apakah kita akan bahasakan atau tidak perlu menyebutkannya di RUU, sehingga menjadi tidak dinamis karena suasana tentu akan berubah. Oleh karena itu kita akan sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri, kalau tidak salah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 sekian-sekian,” terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Kemudian untuk daerah pemilihan (dapil), diketahui saat ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditetapkan bahwa jumlahnya adalah 80 dapil. Menurutnya, apabila ada perubahan, terlebih ketika mempertimbangkan Pemilu ke depan, hal tersebut perlu dibentuk segera dan akan disesuaikan dengan perubahan dapil. Sebab menurut Syamsurizal, apabila lima provinsi Papua tersebut dimekarkan, perlu menambahkan wilayah dapil. Hal tersebut pun akan berpengaruh besar pada UU Pemilu.

“Sementara ini kita sepakati bahwa (jumlah dapil) ini tidak akan berubah karena waktu yang sangat mepet. Jadi kita perlu bicarakan bagaimana cara ini, apakah akan berubah dapil atau bagaimana,” tandas legislator dapil Riau I tersebut. Terakhir, Syamsurizal menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI sepakat agar pemekaran Papua disesuaikan dengan jumlah kelompok wilayah adat di daerah tersebut.

Wilayah adat yang dimaksud yakni Mamta/Tabi untuk Provinsi Papua, Saireri untuk Kepulauan Papua Utara, wilayah adat Domberai untuk Provinsi Papua Barat, wilayah adat Bomberai untuk Provinsi Papua Barat Daya, Mee Pago untuk Papua Tengah, La Pago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Anim Ha untuk Papua Selatan. “Jadi barangkali ini akan kita sesuaikan saja,” pungkas Syamsurizal. (ist) 


suroso  Kamis, 17 Maret 2022 22:52
Menuju sdm Pemilu Yang Tangguh
*) Oleh : Akbar Muram Dani, S.IP.*
suroso  Senin, 7 Februari 2022 0:41
Apa Itu Tinea Imbrikata atau Kaskado ?
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengeluhkan gatal-gatal terutama di badan. Tetapi dapat juga terjadi pada leher,tangan, kaki ataupun di tempat lainnya. Keluhan gatal tersebut berlangsung lama, berulang, makin gatal bila berkeringat, diobati tapi tak kunjung sembuh hingga sangat mengganggu tidur. Gatal-gatal pada badan sering di sebabkan oleh infeksi jamur. Salah satu penyakit infeksi jamur pada badan yang sering adalah Tinea Imbrikata atau masyarakat di Papua lebih mengenalnya dengan sebutan Kaskado.

Hahae

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53

Pace satu dia kerja di Pertamina. Satu kali pace dia dapat tindis deengan drem minyak. Dong bawa lari pace ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, pace pu kaki patah.

Setelah sembuh, pace minta berhenti kerja di Pertamina.

Waktu pace ko jalan-jalan sore di kompleks, pace ketemu kaleng sarden. Dengan emosi pace tendang kaleng itu sambil batariak "Kamu-kamu ini yang nanti besar jadi drem." 

Populer

Tatindis Drem Minyak
suroso  Sabtu, 16 April 2022 3:53
DPRD Dogiyai Tunda Undang Eksekutif
suroso  Selasa, 5 April 2022 19:9
Plt. Sekda Pimpin Apel Pagi Di Satpol PP
suroso  Jumat, 1 April 2022 0:6
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan