Home Pemda Intan Jaya DPRD Intan Jaya Gelar Sidang Paripurna

DPRD Intan Jaya Gelar Sidang Paripurna

suroso  Jumat, 1 Oktober 2021 12:52 WIT
 DPRD Intan Jaya Gelar Sidang Paripurna

SUGAPA – DPRD Kabupaten Intan Jaya, Kamis (30/9/21), menggelar Sidang Paripurna dalam rangka persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Intan Jaya TA 2020, dan Raperda Non APBD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021. Turut hadir dalam sidang, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, sejumlah pejabat Pemkab Intan Jaya dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Natalis Tabuni mengatakan, berdasarkan Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa eksekutif dan legislatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk itu, sebagaimana amanat UU itu, tugas dan kewenangan masing-masing memiliki landasan hukum yang kuat di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya.

Terkait hal itu, kata Bupati Natalis Tabuni menyampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan perencanaan, pembahasan, memberikan persetujuan terhadap Raperda dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Intan Jaya mengapresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten Intan Jaya yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dikatakan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah dimulai dari rapat paripurna DPRD tentang penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pandangan umum dan akhir fraksi, jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan oleh DPRD. Dan akhirnya seluruh fraksi melalui masing-masing fraksi telah menyetujui dan menerima Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, sehingga disahkan dalam rapat paripurna DPRD ini.

“Ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa rancangan Perda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah harus disampaikan ke Gubernur Papua untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Perda. Untuk itu mohon agar persetujuan bersama antara Bupati Intan Jaya dan DPRD Kabupaten Intan Jaya beserta rekomendasi dan saran kiranya dapat kami terima pada kesempatan kalii ini,” tuturnya.

Dirinya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemda Kabupaten Intan Jaya menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin berjalan dengan baik selama ini dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan Raperda Non APBD Kabuapten Intan Jaya tahun 2021, sampai akhirnya Dewan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, dan Raperda Non APBD.

Kata dia, hasil evaluasi dan sumbangan saran yang kondusif dari segenap anggota DPRD menjadi catatan yang menjadi dasar dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya di masa depan.

“Saya meminta kepada seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Intan Jaya agar menindaklanjuti seluruh sumbang saran serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabuapten Intan Jaya,” tuturnya. (ros)

suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Suara dari Kedalaman Jiwa
Dia mengakhiri sambutannya dengan penggalan kalimat : Selamat datang di Papua selamat bertanding. Tuhan berserta kita semua. Torang bisa. Wa wa wa. Hanya enam menit dia pidato sambutan Selamat Datang atas nama Gubernur Papua.
suroso  Selasa, 7 Desember 2021 8:1
Pentingnya Data Dalam Proses Pembangunan Daerah
DATA menjadi bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dari adanya data, seseorang dapat mengetahui beberapa informasi yang diinginkan. Seperti halnya dalam proses melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan berjalan baik apabila didasari dengan ketersediaan data yang benar dan up-to-date. Data sendiri memiliki artian yakni sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian kesumber-sumber tertentu.

Hahae

Tanah milik KODIM dan POLRES
suroso  Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Suara dari Kedalaman Jiwa
suroso  Minggu, 10 Oktober 2021 2:8
Makna Dogiyai Bahagia Bagi Guru
suroso  Minggu, 19 September 2021 22:52
Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan