NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua dalam hal Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua telah menerima banyak masalah yang terjadi selama ini di bidang pendidikan.
Baik itu pendidikan negeri maupun pendidikan yayasan swasta.
Semua permasalahan yang terjadi baik itu sekolah negeri maupun swasta di daerah itu sebagai pimpinan daerah melihat dan menanyai dengan serius secara bersama bukan hanya satu pihak dijadikan anak tiri.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait, ST, M.Si disela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Nabire, Jumat (4/9) di ruang rapat Setda Nabire.
Dikatakannya, dibutuhkan sarana prasarana kelengkapan perabot sekolah yang disampaikan dari sekolah kepada pemerintah daerah baik itu dari dtingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK/Mts yang ada di Kabupaten Nabire, semua sama.
Sehingga pemerintah daerah harus perhatikan serius, bukan pendidikan yayasan swasta dijadikan anak tiri.
“Kita ketahui bersama pendidikan sekolah negeri sebagian besar ditanggung oleh pemerintah pusat tetapi pendidikan yayasan swasta itu ditanggung oleh pemerintah daerah dan provinsi hingga musti kita perhatikan yang serius,” ujarnya.
“Malah penempatan guru yang penting mereka lulus tes pegawai negeri dulu untuk penempatan itu saya yang atur hingga apa yang tadi masukan, saran dan pendapat saya terima senang hati yang baik.
Saya punya niat baik guru yang bersangkutan itu harus nota tugas ditempat tugas dimana dia tes di kabupaten itu sendiri tidak boleh dipindah-pindah.
Langkah itu yang kita laksanakan sehingga guru jangan berkecil hati,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, bangunan yang sudah lama tapi tidak selesai nanti dilihat bersama.
“Memang itu ada masalah, saya ancam kita bawah ke polisi.
Contoh nyata yang terjadi di Kota Jayapura, SMA II bangun begitu lama tidak selesai kita bawa laporan di polisi dia bangun pada tahun 2017 tidak selesai hingga pihak ketiga saya panggil staf yang mengurus dua-dua saya panggil lalu dia alasan uang sudah habis jadi tidak diselesaikan namun kami sudah masuk laporan di polisi hingga di Kota Nabire yang bangunan belum selesai sampai saat ini pun kita akan lihat bersama,” paparnya.
Kesempatan itu Kepsek SMA Unggulan, kata dia, pihaknya lepaskan tanah seluas 10 hektar dan SMA itu dibangun pada tahun 2018 sampai hari ini tidak ada yang rawat jadi hutan kembali.
Untuk itu dirinya usul perlu adanya penjaga sekolah satu orang yang akan dibiayai Dinas Pendidikan Provinsi Papua sehingga dia menjaga, merawat sekolah itu.
Yang kedua SMA Negeri Napan ini salah satu SMA yang ada di daerah pinggiran kota termasuk daerah yang 3T di Kabupaten Nabire.
Sejak tahun 2013 sampai mulai hari ini dirinya berikan nota tugas dan guru-guru semuanya honor. (modes)
