Dugaan korupsi dana BOS SD Yapis Dum Sorong

Manokwari, TP – Tak mau mendekam lebih lama dibalik jeruji tahanan, terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2007, Sarajudin Kaltekes mengajukan pembelaan.  Pembelaan yang dibacakan dalam persidangan yang bergulir di pengadilan Tipikor Papua Barat , Selasa (24/9) itu, terdakwa mengaku bahwa melakukan perbuatannya bukan untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kepentingan aktivitas sekolah SD Yapis Dum Sorong.   Selain mengakui kesalahannya, kepala sekolah SD Yapis Dum Sorong itu juga memohon agar majelis hakim dapat menghukumnya seringan – ringannya mengingat dirinya amsih mempunyai tanggungan 4 orang anak berserta istrinya yang perlu dinafkai. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sorong, Renaldy, SH mengatakan tetap pada tuntutannya, yang menuntut terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Untuk menuntaskan kasus kasus ini, mejelis hakim yang diketuai oleh Maryono, SH.,M.Hum direncanakan akan membacakan putusannya pada persidangan pekan depan. Sesuai dengan fakta persidangan, terdakwa Saradjudin Keltekes dikatakan telah terbukti melakukan LPJK dana bantuan operasional (BOS) Tahun 2007  sekitar Rp. 422 juta yang di murk – up. Perbuatan terdakwa bermula pada tahun 2007 silam, SD Yapis Dum Sorong mendapatkan dana BOS sekitar Rp. 422 juta. dirinya selaku kepala sekolah telah mencairkan uang tersebut dengan dua kali pencairan. Pada pencairan pertama, terdakwa mengaku  mencairkan uang kurang lebih sebesar Rp. 273 juta dan pada tahap kedua pencairan  terdakwa mengaku mencairkan kurang lebih sebesar Rp. 149 juta.    Meskipun telah mencairkan uang tersebut, terdakwa mengatakan tidak menyerahkan semuanya kepada bendaraha komite sekolah akan tetapi dibagi menajdi dua, dimana sebagiannya disimpan ke bendahara sekolah dan sebagiannya disimpannya sendiri. Terdakwa menagaku melakuka hal tersebut, untuk menjaga kemungkinan akan keperluan mendadak dan bendahara komite sekolah tidak berada di tempat. Selain mengambil sebagian uang dan menyimpannya, terdakwa juga mengaku telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJK) fiktif Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2007 setelah menerima laporan dari bendahara sekolah kemudian dibuatkan LPJK baru yang telah di maurk – up.   Terdakwa membuatan beberapa LPJK fiktif diantaranya, kwitansi fiktif pertanggung jawaban dana BOS pada bulan Juli 2007 senilai Rp. 71 juta lebih, selanjunya terdakwa kembali membuat laporan data honor guru yang telah di Mark –Up sebesar Rp. 67 juta lebih, kemudian terdakwa kembali membuat kwitansi fiktif pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 55 juta lebih, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp. 194 juta lebih. Terdakwa mengatakan terpaksa membuat LPJK fiktif pada dana BOS periode  2007 guna menutupi pengeluaran tak terduga atas kegiatan yang  dilakukan oleh sekolah karena saat itu banyak kegiatan sekolah yang membutuhkan banyak biaya, akan tetapi uang yang terdapat dibendahara komite sekolah atau dana BOS bukan diperuntukan untuk kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, ia juga mengambil sebagaian uang dari dana BOS untuk membiaya kunjungan oleh dinas P dan P ke SD Yapis Dum sebagai uang trnasportasi, mengunakannya untuk membayar uang sewa rumah yang digunakan oleh guru – guru honorer yang rumahnya jauh dari sekolah, akan tetapi LPJK tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. (CR 11)