NABIRE – Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Valentinus S. Sumito, S.IP, M.Si, berharap di tanggal 1 Mei 2023 mendatang, gaji seluruh pegawai (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah bisa dibayarkan oleh Provinsi Papua Tengah. Selama ini, ASN pindahan dari kabupaten yang berdinas di Pengprov Papua Tengah, gajinya masih dibayarkan dari pemerintah kabupaten asal ASN.
“Berkaitan dengan ASN yang bertugas di Pengprov Papua Tengah, sedang berproses. Kita sudah mendapat balasan atas inventarisasi yang dilakukan di BKN pusat,” ujar Sekda Valentinus kepada Papuapos Nabire, Senin (13/3/23) lalu di ruang kerjanya.
Sekda Valentinus menjelaskan, dari 829 orang ASN yang telah diajukan untuk diproses di BKN pusat, telah dikembalikan dan diproses lanjut sebanyak 720 orang ASN. Selain jumlah itu, ada juga penambahan untuk UPT sekitar 120an orang. Ditambah lagi dengan penerimaan gelombang kedua juga saat ini sedang dalam proses.
Lebih lanjut dikatakan Sekda Valentinus, jumlah 720 orang ASN ini dalam waktu dekat akan diterbitkan SK untuk penempatan di Provinsi Papua Tengah. Pihanya berharap proses ini bisa dilakukan pada bulan Maret ini. Sehingga di awal bulan April 2023, akan digelar apel bersama sekaligus penyerahan SK secara simbolis untuk 720 ASN. Setelah itu baru kita proses pemutusan gaji di daerah (kabupaten). Kami sangat berharap di tanggal 1 Mei 2023 gaji seluruh pegawai sudah dibayarkan di provinsi karena posnya juga sudah kita siapkan,” ujarnya.
Ditanya sebanyak 120an ASN yang masih dalam proses, jawab Sekda Valentinus, itu karena UPT dari Provinsi Papua.
“Jadi kemarin itu kita majukan dulu yang 829 orang, belum termasuk itu. Setelah yang 829 itu kembali, yang itu baru kita masukan. Yang jelas ini juga sedang berproses keseluruhan. Setelah ini ada gelombang kedua semuanya sedang berproses,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya tidak menutup kesempatan bagi ASN untuk bergabung dengan Pengprov Papua Tengah. Namun perlu diketahui jika pihaknya mempunyai batasan.
“Kalau nanti sudah mencapai batasan itu, yakni 1.053 orang, sementara kita akan melakukan moratorium. Tetapi akan kita lihat perkembangannya kedepan. Karena kami mau menjaga stabilitas dalam hal pembinaan kepegawaian. Karena kita ketahui bersama bahwasannya infrastruktur kantor kita masih terbatas, sehingga kami betul-betul harus menjaga semua ini,” ujarnya.
Ditanya jumlah ASN yang sudah dan akan bergabung dengan Pengprov Papua Tengah, jawabnya, yang sudah selesai proses 720 orang, ditambah 120an orang, dan ditambah lagi sekitar 300 orang. Dengan total ini, kata dia, sebenarnya sudah lebih dari batasan 1.053 orang.
“Tapi kami tetap optimis bahwasannya apa yang terakhir kita usulkan ke BKN bisa memenuhi kecukupan kita nanti. Jadi kalau semuanya sudah tercukupi, kita akan tata, kita akan bina dengan baik,” pungkasnya. (ros)
